LOTIM, Lomboktoday.co.id—Pasangan cabup/cawabup Lombok Timur, HM Ali BD-H Khaerul Warisin (Alkhaer) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Lotim ke Polda NTB, terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada yang diduga banyak fiktif dan tidak beres.

Selain itu, KPU Lotim juga dilaporkan ke Badan Kehormatan KPU, karena dinilai ada pelanggaran yang telah dilakukan komisioner KPU Lotim, terutama dalam hal penetapan DPT Pemilukada bupati/wabup Lotim yang tentunya sangat merugikan
calon.

‘’Kami telah melaporkan KPU Lotim ke Polda NTB dan Badan Kehormatan KPU mengenai masalah DPT yang diduga banyak fiktif,’’ kata Cabup Lotim, HM Ali BD kepada wartawan di Posko pemenangan, Jumat (12/4).

Ali BD mengatakan, dari data yang ditemukan tim suksesnya di lapangan, terdapat DPT yang fiktif berkisar antara 68-100 ribu pemilih yang tersebar di semua kecamatan di Lotim. Seperti halnya di Kecamatan Pringgabaya, ditemukan DPT yang diduga fiktif sejumlah 15 ribu pemilih, belum termasuk di Kecamatan Wanasaba. Paket Alkhaer memperoleh data dugaan fiktif itu, mengingat pihaknya memiliki petugas yang memahami masalah IT. Sehingga, memudahkan pihaknya bisa menemukan mana DPT yang sesungguhnya atau fiktif, dan tidak ada yang bias disembunyikan.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak kepolisian untuk memproses kasus dugaan DPT fiktif yang dilakukan KPU Lotim, lebih-lebih dengan adanya bukti yang akurat ditemukan di lapangan. ‘’Kami baru berbicara mengenai DPT yang fiktif, belum berbicara pemilih yang ganda. Jadi, kami minta KPU beserta jajarannya untuk menjalankan tahapan Pemilukada sesuai aturan dan tidak melakukan penyimpangan,’’ ungkapnya.

Ali BD yang juga mantan bupati Lotim periode 2004-2008 ini menjelaskan, KPU bersama jajaran di bawahnya selaku penyelenggara Pemilukada, tidak boleh melakukan kecurangan secara terstruktur agar jalannya demokrasi di Lotim bias berjalan aman dan lancar sesuai apa yang diharapkan masyarakat Lotim.

‘’KPU bersama jajarannya harus netral dalam menyelenggarakan Pemilukada dan tetap berpedoman pada aturan yang ada,’’ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Lotim, H Hidayatullah saat dikonfirmasi mengatakan, mekanisme yang dilakukan Paket Alkhaer melaporkan KPU Lotim ke Polda NTB mengenai dugaan adanya DPT fiktif, adalah langkah yang salah. Karena proses yang benar adalah harus melalui Panwaslu atau Bawaslu bersama tim suksesnya yang mendapatkan rekomendasi agar ditindaklanjuti ke pelanggaran kode etik. Tentunya harus ada bukti kuat hitam diatas putih.

Mengenai masalah DPT yang ditetapkan oleh KPU Lotim, masih proses perbaikan. Karena dalam aturan yang ada, DPT yang sudah ditetapkan masih bias dilakukan perubahan satu kali sampai H-7 sebelum pemilihan. ‘’Kalau kami dilaporkan ke Polda NTB, itu salah alamat. Karena, seharusnya ke Panwaslu dan Bawaslu baru benar kalau ada dugaan pelanggaran yang kami lakukan dalam masalah DPT,’’ katanya.

Pihaknya tetap menerima masukan dari paket calon bersama tim sukses mengenai masalah DPT yang telah ditetapkan itu, untuk dikoreksi kembali. Sehingga, jika ada ditemukan nama yang double maupun fiktif, bisa dicoret.(sr)