MATARAM, Lomboktoday.co.id—Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang sejalan dengan program Pemkot Mataram, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Walikota Mataram, H Ahyar Abduh mengingatkan kepada semua penerima bantuan dana PKH ini, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. ‘’Silakan yang sudah buka usaha dagang dilanjutkan, begitu juga dengan usaha-usaha lainnya,’’ katanya disela-sela acara penyerahan secara simbolis kepada lima warga yang berhak menerima pembayaran dana PKH di Kantor Pos Mataram, Rabu (16/1).

Walikota mengakui, jika diukur bantuan ini tidak lah besar, namun hal itu merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat, agar tetap termotivasi dan semangat untuk bekerja. Sehingga dapat meningkatakan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta tidak lagi mengharapkan bantuan.

Tak hanya itu, orang nomor wahid di kota ini juga mengingatkan agar dalam pencairannya, masyarakat bisa bersabar dan mengantre dengan tertib sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak Pos untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kota Mataram, H Marzuki Sahaz mengatakan, pencairan PHK ini merupakan penyaluraan triwulan ke-IV tahun 2012 dengan sasaran 5.579 kepala keluarga (KK) sangat miskin. Total anggaran Rp1,77 miliar lebih dari pemerintah pusat. Adapun kisaran bantuan yang diterima per KK maksimal Rp2,2 juta, dengan ketentuan dalam KK tersebut terdapat ibu hamil, memiliki balita dan anak sekolah.
‘’Diharapkan tahun 2013, program ini bisa dilanjutkan dan jumlahnya juga meningkat,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Mataram, Jaka Sunara mengatakan, untuk memudahkan pencairan, pihaknya melakukan pencairan pada delapan kantor Pos Cabang yang ada di Mataram. Dalam pencairan, setiap KK yang menerima harus membawa beberapa persyaratan, diantaranya; wajib membawa Elektronik PKH (E-PKH), karena dalam E-PKH ada chip yang bisa membaca data penerima, mengisi formulir pada Giro 1, 3 dan 6. Pencairan dilakukan secara bertahap hingga tanggal 18 Januari 2013.(ar)