LANTIK: Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Lotim.

LANTIK: Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Lotim.

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Menjelang semakin dekatnya pelaksanaan Pemilukada bupati/wabup Lombok Timur, 13 Mei 2013 mendatang, Pemerintahan Lotim di bawah kepemimpinan HM Sukiman Azmy-HM Syamsul Luthfi (SUFI) sebagai bupati/wabup setempat, merombak kabinetnya dengan melakukan mutasi, rotasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Lotim, Selasa (22/1).

Setidaknya, jumlah pejabat yang diambil sumpah jabatanya sebanyak 70 orang, terdiri dari eselon II sebanyak 2 orang, eselon III sebanyak 16 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 52 orang. Termasuk yang dilantik beberapa camat dan lurah. Dan pelantikan ini merupakan yang terakhir kalinya akan dilakukan pemerintahan SUFI diakhir masa jabatannya.

Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatang, langsung dipimpin Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy didampingi Wabup HM Syamsul Luthfi dan disaksikan Sekda Lotim, H Usman Muhsan dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim.

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy mengatakan, pelantikan pejabat ini dilakukan untuk kepentingan organisasi, tanpa adanya kepentingan di dalamnya, apalagi untuk kepentingan Pemilukada Lotim sesuai dengan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang hembuskan orang tak bertanggungjawab.

‘’Dalam peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) dan Mendagri, tentunya sudah dijelaskan dengan gamblang. Terutama bagi gubenur, bupati/walikota yang enam bulan akan habis masa jabatannya, tentu pemimpin itu tidak melakukan tiga hal,’’ katanya.

Ketiga hal yang dimaksud, kata Sukiman, tidak boleh melakukan nonjob, tidak boleh menaruh orang untuk menempati jabatan yang lebih rendah dari sebelumnya dan tidak boleh memindahkan orang dari jabatan struktural ke fungsional, terkecuali ada masalah lain yang menyangkut PNS tersebut.

Begitu juga untuk menempati PNS dalam menduduki jabatan tertentu, merupakan hasil kerja dari Baperjagat yang melakukan penggodakan siapa saja pejabat yang layak untuk menempati jabatan tersebut. Karena, dalam aturan birokrasi itu, tentu harus mengacu pada aturan kepegawaian yang ada.

‘’Baperjabat dalam melakukan seleksi terhadap PNS yang akan menduduki jabatannya, lebih selektif dengan melihat disiplin ilmu dan kemampuan yang dimilikinnya, agar tidak salah dalam menempatkan orang,’’ ungkapnya.(sr)