JAKARTA, Lomboktoday.co.id—Untuk menjaga volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak melampaui pagu APBN sebesar 46,01 juta kilo liter, pemerintah berupaya terus-menerus untuk melakukan langkah pengendalian BBM yang lebih meluas, sehingga perlu penyempurnaan Peraturan Menteri ESDM No.12/2012.

Awal tahun ini, Menteri ESDM, Jero Wacik mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.01/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan dan sektor transportasi laut.

Kepala Biro dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto mengatakan, sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi diantaranya; Pertama, pentahapan pembatasan penggunaan bensin RON 88 untuk kendaraan dinas/instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dilaksanakan untuk wilayah Jawa-Bali, dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi.

Kedua, pentahapan pembatasan penggunaan solar untuk kendaraan dinas/instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 di Jabodetabek, dilaksanakan mulai 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa-Bali lainnya. Tiga, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar subsidi. Keempat, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan, dilarang menggunakan minyak solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.

Lima, transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat, terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan minyak solar subsidi.

Namun, masih perlu ada pengecualian yaitu, pertama, untuk kendaraan dinas berupa Ambulance, mobil jenazah, pemadam   kebakaran dan pengangkut sampah. Kedua, untuk mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan; usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, pertambangan rakyat dan komoditas batuan, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat.(ar/ami/es/dm)

Incoming search terms:

  • PERATURAN MENTRI ESDM TENTANG PENGGUNAAN BBM
  • permen esdm 01/2013