LOTIM, Lomboktoday.co.id—Sebanyak 550 orang Guru Tidak Tetap (GGT) di Kabupaten Lombok Timur akan menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy. GTT tersebut adalah GTT yang masa pengangkatannya dari tahun 2005 lalu hingga sekarang ini, di semua tingkatan pendidikan, yakni SD, SMP, SMA dan SMK.

Cuma, SKK GTT dari bupati Lotim itu diberikan kepada mereka yang telah menenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dan pembagian SK GTT tersebut akan dilakukan secara bertahap. ‘’Insya Allah, Senin besok (06/5), GTT akan menerima SK pengangkatan GTT dari bupati Lotim secara bertahap dengan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim,’’ tegas Sekretaris Forum GTT Lotim, Ulul Azmy melalui via ponselnya, Minggu (05/5).

Ulul Azmy menjelaskan, untuk tahap pertama GTT yang akan menerima SK dari bupati sebanyak 300 orang, terutama guru SD. Kemudian menyusul dari GTT tingkat SMP, SMA dan SMK. Keluarnya SK GTT dari bupati, kata Ulul Azmy, tentu tidak terlepas dari hasil perjuangan Forum GTT, yang telah mendesak Pemerintah Kabupaten agar memperhatikan keberadaan GTT. Dengan adanya SK GTT yang dikeluarkan bupati Lotim, tentu akan memiliki kekuatan hukum. Sehingga, tidak seenaknya lagi para kepala sekolah memperlakukan GTT semaunnya, meski sebelumnya SK pengangkatan GTT itu berasal dari SK kepala sekolah masing-masing.

‘’Dengan adanya SK GTT dari bupati Lotim, itu merupakan suatu penghargaan bagi GTT selama ini yang dinilai masih kurang diperhatikan. Kalau GTT sudah mengantongi SK GTT dari bupati, maka sedikit tidak ada nilai tambah bagi GTT untuk memberikan pengabdian bagi Lotim dalam memajukan pendidikan,’’ ungkapnya.

Ulul Azmy menambahkan, SK GTT dari bupati memang sudah sangat lama dinanti-nantikan oleh para GTT di Lotim, yang telah diperjuangkan sejak 2010 lalu. Tapi, baru sekarang ini bisa berhasil diperjuangkan, meskipun tidak semuannya.

Yang jelas, lanjutnya, ke depan forum GTT akan terus memperjuangkan para GTT yang belum memperoleh SK GTT dari bupati agar segera mendapatkannya. Hal itu, tentu membutuhkan proses dan komunikasi yang baik dengan Dinas Dikpora Lotim, termasuk bupati Lotim sendiri.

‘’Dengan adanya SK GTT dari bupati, setidaknya akan bisa digunakan untuk mengajukan sertifikasi guru, karena yang menjadi kendala sebelumnya, kami tidak memiliki SK GTT dari bupati untuk pengajuan sertifikasi. Sesuai dengan aturan jatah GTT yang berhak untuk memperoleh sertifikasi sebesar 30 persen,’’ paparnya.(sr)