SERAHKAN NASKAH TUNGGAKAN: Kepala Dispenda Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi menyerahkan naskah beberapa tunggakan pajak dari Wajib Pajak (WP) di Kota Mataram kepada Kepala Kejari Mataram, Sang Ketut Muditha disaksikan Sekda Kota Mataram, HL Makmur Said.

SERAHKAN NASKAH TUNGGAKAN: Kepala Dispenda Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi menyerahkan naskah beberapa tunggakan pajak dari Wajib Pajak (WP) di Kota Mataram kepada Kepala Kejari Mataram, Sang Ketut Muditha, disaksikan Sekda Kota Mataram, HL Makmur Said.

MATARAM, Lomboktoday.co.id—Sebagai upaya penanganan dan penyelesaian tunggakan pajak di Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendapatan Kota Mataram menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mataram. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk penandatangan surat kuasa khusus untuk menangani dan menyelesaikan tunggakan pajak dari Dinas Pendapatan Kota Mataram kepada Kejaksaan Negeri Mataram, di ruang Sekretaris Daerah Kota Mataram, Senin (06/5).

Penandatangan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Sang Ketut Muditha, dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi, dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, HL Makmur Said, serta jajaran terkait lainnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerahan naskah beberapa tunggakan pajak dari Wajib Pajak (WP) di Kota Mataram.

Sekda Kota Mataram, HL Makmur Said menjelaskan tujuan dari kerjasama ini, bukan untuk memanfaatkan penegak hukum dan menakut-nakuti para Wajib Pajak. Tapi sebaliknya, langkah ini diambil untuk memberikan efek jera pada penunggak pajak, sehingga ke depan tidak terjadi tunggakan-tunggakan lagi.

Di samping itu, pihak Kejari juga dapat memberikan pembinaan dan penjelasan terhadap WP, karena pajak yang akan disetorkan itu bukan dari uang pribadi atau uang perusahaan, melainkan uang negara yang telah dipungut dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ‘’Jumlah tunggakannya memang tidak seberapa, tapi kita berharap upaya ini bisa menjadi pembinaan bagi WP,’’ katanya.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi menambahkan, jumlah tunggakan pajak yang diserahkan ke Kejari, khusus untuk pajak hotel dan restoran sejak tahun 2002 sebesar Rp545 juta lebih, dengan rincian dari tujuh hotel sekitar Rp256 juta lebih dan dari 10 restoran sekitar Rp288 juta lebih.

‘’Ini adalah salah satu bentuk kerjsama dengan Kejari, karena kerjasama yang kita lakukan masih bayak lagi, semisal kajian-kajian produk hukum terhadap peraturaan yang sudah dan akan ditetapkan,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Sang Ketut Muditha menargetkan, tunggakan pajak 100 persen bisa terealisasi dalam waktu enam bulan. Namun demikian, dalam melakukan proses penagihan, pihaknya mengedepankan tindakan-tindakan persuasif kepada pemilik hotel dan restoran.

Dia menilai, penandatangan surat kuasa khusus ini merupakan ikatan moril untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Pemerintah Kota Mataram dalam menagih pajak yang terhutang pada WP. ‘’Tidak ada maksud menakut-nakuti WP,’’ katanya membenarkan pernyataan Sekda Kota Mataram HL Makmur Said.

Pasalnya, pajak-pajak yang terhutang di WP itu, merupakan uang negara, sehingga Kejari memfasilitasi agar berbagai program kegiatan yang telah direncanakan Pemkot Mataram dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum Kota Mataram, lanjut Muditha, pihaknya juga telah melakukan penandatangan serupa dengan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.(ar)