Umaiyah, Kuasa Hukum Pimpinan Dasa Utama Haji & Umroh Mataram, H Dadang Abdullah Al-Chatieb. Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id

Umaiyah, Kuasa Hukum Pimpinan Dasa Utama Haji & Umroh Mataram, H Dadang Abdullah Al-Chatieb. Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id

MATARAM, Lomboktoday.co.id—H Zaini Arony mendapat batu sandungan dalam pendaftarannya sebagai bakal calon bupati (Bacabup) Lombok Barat dalam Pemilukada Lobar pada September 2013 mendatang.

Pasalnya, bacabup incumbent Lombok Barat itu dilaporkan oleh Advocate & Law Consultant Umaiyah SH.MH dan Partners ke KPU Lombok Barat, terkait belum tuntasnya sengketa peradilan perdata di Pengadilan Negeri Mataram terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Zaini Aroni.

Laporan atau pengaduan yang dilayangkan Umaiyah ke KPU Lobar bernomor 145/ADV.UM & RKN/lap/VI/2013 tersebut, juga ditembuskan ke ketua KPU Propinsi NTB di Mataram, ketua Bawaslu Propinsi NTB di Mataram, ketua Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, ketua Panwaslu Lombok Barat di Giri Menang.

Umaiyah selaku Kuasa Hukum Pimpinan Dasa Utama Haji & Umroh Mataram, H Dadang Abdullah Al-Chatieb menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 58 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 9 angka 1 huruf g dan j PP Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jelas menyatakan bahwa persyaratan pasangan bakal calon itu tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

‘’Saat ini, Pak Zaini Arony selaku bakal calon bupati Lobar, masih tersangkut sengketa peradilan perdata di Pengadilan Negeri Mataram terkait perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Dan hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan syarat syah seorang bacabup Lobar sebagaimana tercantum dalam pasal 58 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 9 angka 1 huruf g dan j PP Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut,’’ kata Umaiyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, pada Jumat sore (28/6).

Seperti diketahui, Dasa Utama Haji & Umroh Mataram melalui Kuasa Hukumnya, Umaiyah SH.MH & Partners menggugat Bupati Lombok Barat, H Zaini Arony ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram, pada Senin (28/1) lalu. Pasalnya, orang nomor satu di Lobar itu belum menyelesaikan kewajibannya dan membayar ganti rugi yang timbul akibat pengunduran diri secara sepihak atas pelaksanaan ibadah umroh Pemkab Lobar dengan Dasa Utama.

Sebenarnya, untuk menjaga hubungan baik dengan Pemkab Lombok Barat, dalam hal ini Bupati H Zaini Arony, Dasa Utama telah berupaya menyelesaikan secara musyawarah dan penuh kekeluargaan sejak 14 bulan lalu. Tapi tak membuahkan hasil signifikan. Justeru, hal itu dijadikan sebagai peluang untuk mengulur-ulur waktu dengan tidak membayar kewajibannya.

Padahal, mengenai segala bentuk pengeluaran yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh pihak Dasa Utama Haji & Umroh, akan dikembalikan semuanya. Itu dituangkan melalui surat pernyataan Kabag Kesra Setdakab Lobar, H Akhmad Solihan yang disaksikan oleh Kasat Pol PP Setdakab Lobar, Assisten I, TGH MS Udin, dan para tuan guru, diantaranya; TGH Ilham, TGH Yusuf, TGH Tohri dan beberapa tuan guru lainnya.

‘’Kami ini sangat terbuka sekali, kalau mau selesaikan, maka kami akan mencabut gugatan di PN Mataram,’’ ungkapnya.

Menyikapi persoalan tersebut, maka pihaknya meminta kepada KPU Propinsi NTB untuk mengkaji ulang kelulusan verifikasi bakal calon bupati Lobar, H Zaini Arony, mengingat masih tersangkut peradilan perdata di PN Mataram.

Sementara itu, H Zaini Arony belum bisa dikonfirmasi. Meski telah dihubungi via ponsel, namun ponselnya tidak aktif.(ar)