PPK PPS Kota Mataram Dilantik

MATARAM, Lomboktoday.co.id—Memasuki Tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2013 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Mataram membentuk Panitia Pemungutan Suara tingkat Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara tingkat Kelurahan (PPS).

Dalam pelantikan Anggota PPK dan PPS se-Kota Mataram di Balai Diklat Propinsi NTB, Selasa (13/11), Ketua Pokja Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Agus Zaeroni, menyebutkan, pihaknya telah merekrut 30 orang PPK dan 150 orang PPS yang akan menyukseskan perhelatan Pemilukada Gubernur 13 Mei mendatang.

Pihaknya juga menjamin perekrutan para panitia pemilu di masing-masing tingkatan telah melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Sehingga mereka yang terpilih terbebas dari kepentingan partai politik maupun dari para kandidat.

Sementara, Ketua KPUD Kota Mataram, Ahmad Gunawan menyebutkan, penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 mendatang di Kota Mataram diharapkan dapat menjadi barometer sukses penyelenggaraan di NTB.

Pihaknya juga meminta PPK dan PPS yang telah dilantik dapat segera bekerja melakukan pemutakhiran data guna penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selain itu, ia meminta PPK dan PPS dapat bekerjasama aktif dengan Camat dan Lurah selaku pemangku wilayah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I, L. Indra Bangsawan, menekankan, penyelenggaraan Pemilukada langsung yang telah dilaksanakan sejak 2004 lalu, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Mengacu pada harapan masyarakat, pemilukada langsung dapat dimaknai sebagai sarana pembelajaran dari praktik berdemokrasi bagi rakyat. Disamping itu pula, pemilukada langsung dapat dijadikan sarana untuk memperkuat otonomi daerah serta bagian dari proses kaderisasi kepemimpinan Nasional.

Harapan Ketua KPUD Kota Mataram yang ingin menjadikan penyelenggaraan Pilgub NTB di Mataram sebagai barometer di NTB diapresiasi dirinya dengan meminta PPK dan PPS dapat bekerja profesional serta mengacu pada aturan yang berlaku guna meminimalis potensi konflik yang terjadi terutama terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tegasnya.(ar)

Kirim Komentar

Leave a Reply