ORI-Dikpora Sepakat Tak Inginkan Terjadinya Pungutan

KLARIFIKASI: Kepala ORI Perwakilan NTB, Adhar Hakim (kiri) saat klarifikasi dengan Kadis Dikpora Kota Mataram, H Ruslan Effendi (kanan) di ruang kerja Kadis Dikpora setempat, Jumat (21/12). Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id

MATARAM, Lomboktoday.co.id—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB bersama Dinas Dikpora Kota Mataram, sepakat tidak menginginkan terjadinya lagi adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada siswa miskin. Ini salah satu poin dari hasil klarifikasi ORI Perwakilan NTB dengan Dinas Dikpora Kota Mataram, Jumat (21/12).

‘’Kedatangan kami ini untuk silaturrahmi dengan Pak Kadis Dikpora Kota Mataram, H Ruslan Effendi dan mengklarifikasi terkait mencuatnya mencuatnya kasus pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa miskin. Terutama sekali terhadap pungutan yang terjadi di SMKN 3 Mataram,’’ kata Kepala ORI Perwakilan NTB, Adhar Hakim kepada wartawan di ruang kerja Kadis Dikpora Kota Mataram, Jumat (21/12).

Adhar Hakim mengatakan, pihaknya tengah memfollow up temuan-temuan di lapangan maupun laporan dari masyarakat. Salah satunya, yakni laporan dari orangtua/wali murid siswa miskin yang mengaku telah terjadi pungutan oleh pihak SMKN 3 Mataram. Dengan klarifikasi ini, kata Adhar, setidaknya akan diketahui tindakan apa yang akan diambil oleh Kadis Dikpora Kota Mataram.

‘’Kami sudah bicara banyak dengan pak kadis, ya sekitar satu setengah jamlah. Pak kadis sudah bersurat ke sekolah-sekolah untuk memberitahukan agar tidak melakukan pungutan. Kami bersama pak kadis sepakat tidak menginginkan terjadinya pungutan, dan ini harus segera dihentikan,’’ ungkapnya.

Untuk itu, ORI Perwakilan NTB akan terus memantau langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H Ruslan Effendi dalam menyelesaikan persoalan pungutan ini.

Mantan Reporter SCTV ini menjelaskan, ORI bekerja pada tataran pencegahan, agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi. Untuk ke arah rekomendasi, menurut Adhar, itu masih jauh. Karena, rekomendasi adalah langkah paling akhir yang akan dilakukannya.

Semetara itu, Kadis Dikpora Kota Mataram, H Ruslan Effendi mengatakan, semua sekolah harus melaksanakan aturan yang sudah ada, bahwa pungutan untuk siswa miskin tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut dituangkan dalam surat edaran. Bahkan, pihaknya saat melakukan rapat-rapat di sekolah, selalu menyampaikan agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan terhadap siswa miskin.

‘’Kami sudah memanggil para kepala sekolah yang sekolahnya muncul di koran memberitakan masalah pungutan. Kalau tidak salah hari Senin lalu, kami menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa miskin,’’ kata Ruslan Effendi.

Dari semua kepala sekolah yang ditanya,kata Ruslan Effendi, semuanya mengaku tidak pernah melakukan pungutan kepada siswa miskin. Ruslan juga menyampaikan kepada para kepala sekolah agar para siswa itu tidak boleh ditahan haknya, gara-gara belum membayar sesuatu di sekolahnya.

‘’Kami sudah meminta kepada para kepala sekolah untuk membuat nama-nama siswa miskin kemudian dibingkai dengan bagus dan dipampang di ruang guru maupun di papan-papan pengumuman di sekolahnya, agar bisa diketahui oleh publik,’’ ungkapnya.

Disinggung soal sanksi yang akan diberikan kepada kepala sekolah yang sekolahnya melakukan pungutan, Ruslan menjelaskan, sanksi itu ada aturannya. Yakni mulai dari sanski secara lisan, secara tertulis, dan lakukan binat. Nah, bila semua itu tidak diindahkan, baru kepala sekolah tersebut dilaporkan sesuai dengan hasil binat. ‘’Kalau saya tidak mengikuti aturan, nanti malah masyarakat menganggap saya arogan,’’ ujarnya.(ar)

Kirim Komentar

Leave a Reply