Kaltim Tertinggi UMP 2013

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar

JAKARTA, Lomboktoday.co.id—Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan, kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Propinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Propinsi Sulawesi Barat, yang hanya mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Kenaikan upah minimum propinsi (UMP) tahun 2013, rata-rata sebesar 18,32 persen. Prosentase kenaikan UMP ini, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 lalu yang hanya mencapai 10,27 persen. ‘’Secara keseluruhan, pencapaian upah minimum propinsi (UMP) terhadap Komponen Hidup Layak (KHL), rata-rata nasional tahun 2013 di 33 propinsi se-Indonesia, mencapai 89,78 persen,’’ kata Muhaimin Iskandar pada acara Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013, di Jakarta, Selasa (08/1).

Dari 33 propinsi di Indonesia, kata Muhaimin, propinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta, yakni sebesar Rp2,2 juta. Dan ada empat propinsi yang tidak menetapkan UMP yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. ‘’Kenaikan upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Tapi, kenaikan upah harus disambut dengan momentum peningkatan produktivitas kerja, agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang serta menambah lapangan kerja baru,’’ ungkapnya.

Muhaimin menjelaskan, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan, karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing. ‘’Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekadar jaring pengaman social,’’ jelasnya.

Sedangkan diluar ketentuan itu, lanjut Muhaimin, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartite antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

‘’Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama secara bipartite dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan,’’ ujarnya.

Hal ini penting, untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenangan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru guna menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

‘’Dengan mengutamakan dialog secara bipartite, kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK,’’ jelasnya lagi.

Namun, tambah Muhaimin, pemerintah pun tidak menafikan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing gubernur.

‘’Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh mekanisme penangguhan upah minimum dan diharapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah, namun tetap sesuai dengan mekanismenya,’’ paparnya.

Terkait pelaksanaan dari penetapan UMP 2013 ini, ungkap Muhaimin, pihak Kemenakertrans, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan daerah.(ar/ker)

Leave a Reply

Your email address will not be published.