Pemkab Lotim Masih Ngutang Rp7 M ADD 2012

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Kendati sudah memasuki pertengahan bulan Januari 2013, namun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sampai saat ini ternyata belum juga mencairkan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 sebesar Rp7 miliar, untuk desa di Lotim. Sehingga, hal ini yang membuat para kepala desa (Kades) di Bumi Patuh Karya menjadi resah dan gelisah.

Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan, Ekonomi dan Akutansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Hasni saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
Itu terjadi, kata Hasni, karena dari pihak pemerintah desa pada saat pencairan tahap akhir untuk Triwulan ke-IV dana ADD tahun 2012, terlambat menyelesaikan administrasinya.

Karenanya, Pemkab akan tetap mencairkan dana ADD itu, mengingat dana tersebut adalah milik Pemdes dalam menjalankan program pembangunan di tingkat desa, menuju arah yang lebih baik, sebagaimana yang diharapkan bersama.

‘’Yang jelas, saat ini pencairan sisa ADD tahun 2012 sedang dalam proses, begitu juga para kades sedang melengkapi administrasinya, seperti SPM, SPP dan SPJ-nya harus lengkap. Kalau saja para kades tidak terlambat menyelesaikan proses administrasinya, mungkin dana ADD itu sudah dicairkan pada akhir tahun 2012 lalu,’’ katanya.

Tak hanya dana sisa ADD 2012 yang belum dicairkan, tapi dana sertifikasi guru juga belum terbayar. Buktinya, pembayaran sertifikasi guru hanya dilakukan sampai Oktober 2012, mengingat anggaran yang keluar dari pemerintah pusat sampai bulan tersebut. Sehingga, apa yang dicairkan oleh pemerintah pusat, itu yang diberikan Pemkab kepada para guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi tersebut. Dan dana sertifikasi itu langsung masuk ke rekening masing-masing sesuai dengan jumlah yang ada, tanpa dipotong sepeser pun. Karena, dana sertifikasi itu merupakan hak mereka sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib para guru.

‘’Sistem pembayaran tunjangan sertifikasi guru dengan mengacu pada gaji lama, dan tidak mengacu pada gaji yang baru, sehingga ini yang seringkali menjadi permasalahan di kalangan para guru yang menerima tunjangan sertifikasi,’’ ungkapnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.