Kedelai, Komoditas Pangan Strategis

JAKARTA, Lomboktoday.co.id—Kedelai menjadi salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia, selain beras, gula, jagung, daging sapi, dan lain-lain. Beberapa komoditas itu, memiliki karakteristik yang beragam, sehingga penangananya berbeda-beda untuk setiap komoditas.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan mengatakan, pemahaman karakteristik masing-masing komoditas, menjadi penting di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harganya. Beras, yang telah ditangani oleh Bulog selama ini, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedelai. Dimana, beras merupakan bahan makanan pokok konsumsi rumah tangga di Indonesia, sedangkan kedelai merupakan bahan baku industri tempe dan tahu.

‘’Stabilitas harga beras, lebih banyak dipengaruhi oleh harga dalam negeri, mengingat kebutuhan beras domestik relatif dapat ditutupi dengan produksi beras nasional. Sebaliknya, harga kedelai lebih banyak ditentukan oleh harga kedelai internasional,’’ katanya di Jakarta, Jumat (18/1).

Produksi kedelai dalam negeri, kata Rusman Heriawan, hanya dapat mencukupi sebagaian kecil kebutuhan dalam negeri, sedangkan sebagaian besar sisanya harus diimpor.

Selain itu, penangan surplus musiman yang berbeda antara beras dan kedelai. Artinya, jika terjadi surplus pada komoditas beras, sebagai akibat dari adanya musim panen, pemerintah (Bulog) harus intervensi ke pasar untuk menjaga agar harga tidak jatuh. Sedangkan kedelai memiliki pola tanam yang relatif berbeda di berbagai daerah, dengan pola panen yang lebih merata.

‘’Sebagian besar petani menanam komoditas lain selain kedelai (bukan khusus petani kedelai), misalnya menunggu panen padi terlebih dahulu. Karena, pasokan kedelai masih banyak bergantung pada impor, maka gejolak eksternal mempunyai efek yang lebih besar,’’ ungkapnya.

Rusman Heriawan menjelaskan, peningkatan harga kedelai di pasar internasional, pada satu sisi berdampak positif mendorong petani untuk menanam kedelai. Namun, disisi lain akan meningkatkan bahan baku bagi industri tahu dan tempe di dalam negeri.

Pengalaman selama ini membuktikan, jelasnya, kebijakan penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebagai alat untuk menstabilkan harga, ternyata tidak cukup mampu mengendalikan harga. Contohnya, pada komoditas beras, dimana harga pasarnya cenderung selalu lebih tinggi dari HPP, sehingga Bulog tidak dapat menyerap beras di tingkat petani. Karena itu, kebijakan penetapan HPP atau harga beli kedelai harus dipertimbangkan lebih seksama, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kondisi ini menyebabkan pembahasan mekanisme stabilitas harga kedelai di internal pemerintah, membutuhkan pertimbangan yang masak dan mendalam sebelum kebijakan tersebut diputuskan.(ar/keu)

Leave a Reply

Your email address will not be published.