Pemkab Keluarkan SE PNS

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan surat edaran untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil, dengan No.800/26/Pengdiklat/2013 tentang netralitas PNS pada Pemilukada gubernur/wagub NTB, bupati/wabup Lotim, 13 Mei 2013.

SE yang dikeluarkan melalui kepala dinas, badan, kantor dan camat se-Lotim, agar semua PNS/guru tidak menjadi tim sukses dari salah satu pasangan cagub/cawagub NTB, cabup/cawabup Lotim. Karena, hal tersebut sangat dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Surat edaran dikeluarkan untuk memberikan penegaskan kepada semua PNS/guru di Lotim, agar tidak ikut-ikutan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon,’’ kata juru bicara Pemkab Lotim, Iswan Rakhmadi kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (25/1).

Iswan mengatakan, dalam UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Jadi, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, sehingga dalam kedudukan dan tugasnya sebagai PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Begitu juga untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan PNS, agar dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan, maka  PNS harus menjaga netralitasnya pada Pemilukada.

Dalam Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, pasal 4 angka 15 dijelaskan, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu. Yakni, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Selain itu, dalam kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbaun, seruan, pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

‘’Kalau nanti ditemukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, maka PNS yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berdasarkan atas kriteria pelanggaran yang dilakukan,’’ ungkapnya.(sr)

2 Komentar

  1. andi26/01/2013 at 7:33 pmReply

    Jangan munafilklah pns mendukung tidak melanggar disiplin sebaliknya dianggap melanggar arak2 bae

  2. Sopia26/01/2013 at 7:41 pmReply

    sepertinya incumbent takut banget sama lawan kemenanganmu dulu karna banyak pns yang jadi tim kenapa tidak kau anggap melanggar disiplin n skrg pns ditakut2i krn kurang mendukung mana uang sertifikasi n add desa yang belum kelar, sungguh tak punya malu dasar pa

Leave a Reply