Pemkab Diminta Selesaikan Kasus Sambelia

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja.

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk segera bersikap terhadap persoalan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sambelia, antara masyarakat yang menolak program Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan PT Sadhana Arifnusa yang mengelola HTI sesuai dengan ijin yang dipegang dari Kementerian Kehutanan.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja.
Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja.

Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi bumerang bagi Pemkab kedepannya. Sehingga, instabilitas keamanan di Lotim menjadi terganggu dan tidak kondusif, lebih-lebih menjelang pelaksanaan Pemilukada, 13 Mei 2013 mendatang.

‘’Kalau masalah di Sambelia ini tidak ingin jadi bumerang bagi Pemda, maka segeralah mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan dan mencarikan solusi atas masalah yang ada,’’ kata Yuyan kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (01/2).

Bila berbicara mengenai penegakan hukum terhadap kasus Sambelia, jelas Yuyan, itu sangat mudah dilakukan. Yakni, dengan menangkap warga yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi pihaknya sudah mengantongi identitas penggerak, provokator maupun warga yang melakukan pengerusakan barang milik perusahaan itu. Tapi, masalahnya bukan sampai di situ, melainkan akan timbul persoalan yang lebih besar lagi.

Yuyan tidak menginginkan ada opini yang berkembang di tengah-tengah masyarkat, ketika melakukan penegakan hukum terhadap warga yang melakukan pengerusakan, dan dikatakan akan memihak kepada perusahaan. Sehingga, pihaknya harus lebih berhati-hati dalam melihat kasus ini di lapangan.

‘’Kalaupun kami melakukan penegakan hukum, bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Karena sudah barang tentu warga yang lainnya tidak terima kalau temannya ditangkap, sehingga melakukan reaksi yang lebih besar,’’ ungkapnya.

Karena itu, mantan Kasat Reskrim Polresta Bima ini mengharapkan Pemkab Lotim untuk segera mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik atas masalah yang ada, agar tidak timbul masalah yang lebih besar lagi yang nantinya akan semakin merugikan masyarakat, perusahaan maupun Pemda. Apalagi, masyarakat sudah lama tinggal di lokasi yang sekarang ini menjadi lahan HTI.

Jadi, peran Pemkab sebagai penengah antara warga dengan perusahaan, sangat dibutuhkan. Lebih-lebih lokasi lahan yang dulunya nganggur itu, telah dimanfaatkan oleh warga dengan mengelolanya secara baik melalui proyek Gerhan dan hasilnya sudah bisa dinikmati. Tapi, tiba-tiba lahan tersebut sekarang diberikan ke perusahaan untuk dikelola, tentu hal ini akan membuat masyarakat menjadi marah besar. ‘’Kami tidak ingin kasus seperti di Lampung dan daerah lainnya terjadi di Lotim,’’ ujarnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.