Pemkab Takut Sanksi Kades Jadi Pengurus Parpol

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H Mohzana.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H Mohzana.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H Mohzana.

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Meski dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Desa, sudah jelas diterangkan bahwa kepala desa dilarang masuk menjadi pengurus partai politik (Parpol). Namun, sejauh ini Pemkab Lombok Timur tidak berani memberikan sanksi tegas kepada kades yang masuk menjadi pengurus Parpol, baik pengurus tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Informasi yang dihimpun Lomboktoday.co.id menyebutkan, sebagian besar Kades di Lotim masuk menjadi pengurus Parpol dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan secara terang-terangan. Dengan masuknya para kades tersebut menjadi pengurus Parpol, maka otomatis sudah melanggar aturan perundang-undangan yang ada.

Padahal, di setiap kesempatan, Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy selalu mengingatkan kepada semua kades se-Lotim, agar tetap netral dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah kerjanya, tanpa ikut terjun dalam politik praktis, apalagi menjadi pengurus Parpol. Karena, hal itu bisa menjadi bumerang bagi kades bersangkutan dalam menjalankan tugasnya untuk membangun desa ke arah yang lebih baik.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H Mohzana mengatakan, pihaknya belum bisa membuktikan secara hitam di atas putih mengenai kades yang masuk menjadi pengurus parpol di Lotim. Meski begitu, pihaknya sudah melayangkan Surat Edaran (SE) ke semua kades untuk tidak masuk menjadi pengurus Parpol. Sebab, bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang ada dan Perda tentang Pemerintahan Desa. Di dalam Perda itu dijelaskan dengan gamblang, kalau seorang menjadi kades dan pengurus suatu Parpol tertentu, maka diminta untuk memilih salah satunya, apakah tetap menjadi kades atau pengurus parpol.

‘’Kalau kami menemukan ada kades yang menjadi pengurus Parpol, maka akan ditegur sesuai dengan aturan yang ada. Termasuk akan minta dengan tegas untuk memilih apakah tetap menjadi kades atau pengurus Parpol,’ katanya.

Mantan Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan Setdakab Lotim itu menjelaskan, pihaknya sudah bersurat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lotim untuk bisa memberikan data mengenai para kades yang masuk dalam kepungurusan Parpol tertentu. Namun, pihak KPUD Lotim tidak mengetahui siapa-siapa kades yang menjadi pengurus Parpol. Sehingga, hal ini membuat pihaknya kesulitan untuk mengambil sikap tegas. Karena, harus ada bukti kuat yang dipegang kalau kades tersebut menjadi pengurus Parpol.

‘’Kemungkinan kades itu memang masuk dalam kepengurusan Parpol tertentu, tapi bermain di belakang layar dengan tidak memunculkan namanya dalam susunan kepengurusan parpol itu. Untuk itu, kami minta kepada para pengurus Parpol agar bisa bekerjasama yang baik dengan kami untuk memberitahukan siapa-siapa kades yang menjadi pengurus Parpol,’’ ungkapnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.