Soal Divestasi, Menkeu-PTNNT Dituding ‘Berselingkuh’

TALIWANG, Lomboktoday.co.id—Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dituding ‘berselingkuh’ dengan PTNNT terkait proses divestasi saham 7 persen yang pekan lalu kembali diperpanjang untuk kelima kalinya.

Anggota Komisi II DPRD KSB, M Sahril Amin Dea Naga menegaskan, menkeu telah sengaja mengulur-ulur penyelesaian proses divestasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Yang paling diuntungkan adalah PTNNT selaku pemegang saham mayoritas dan menjadi pemegang kendali.

Read Also

5 month ago

Peringati Idul Adha 1444 H, Kesetjenan DPD RI Potong Sekaligus Bagikan Daging Kurban ke Pegawai dan Warga

50 Abdul Rasyid Zaenal

‘’Sebagai pemegang saham mayoritas, PTNNT tetap bisa memegang kendali mengambil kebijakan seenaknya. Apalagi selama ini Presiden Direktur PTNNT (Martiono Hadianto) memang tidak setuju divestasi segera dituntaskan. Itu tercermin dari sikapnya yang tidak pro terhadap daerah untuk mendapatkan saham itu,’’ kata Sahril Amin dalam press realase yang dikrim ke redaksi Lomboktoday.co.id, Senin malam (04/2).

Politisi Partai Persatuan Daerah (PPD) ini menuding Menkeu sebagai pemilik otoritas (atas nama pemerintah) dalam proses divestasi itu, telah berbohong dan melanggar keputusan MK terkait divestasi saham 7 persen PTNNT yang memutuskan proses tersebut harus atas persetujuan DPR.

‘’Saya sudah kroschek ke Komisi VII dan Komisi XI DPR RI, tidak ada laporan atau permintaan persetujuan dari Menkeu terkait proses divestasi itu, meski sudah lima kali diperpanjang. Artinya, Menkeu telah berbohong dan melanggar keputusan MK,’’ ungkapnya.

Read Also

4 year ago

Presiden Jokowi Tinjau KEK Mandalika

181 Editor

Jadi, Sahril merasa pesimis Negara dan masyarakat di daerah penghasil akan mendapatkan manfaat lebih besar dari keberadaan PTNNT, karena faktanya pemilik otoritas dan PTNNT sendiri tidak beritikad baik untuk itu. Karena, proses divestasi itu seharunya sudah tuntas pada 2010 lalu, tapi pemerintah dan PTNNT selalu menundanya.

‘’Ini patut dipertanyakan. Kalau mereka punya itikad baik, sudah sejak dulu saham itu diserahkan untuk dibeli daerah sebagaimana komitmen Komisi VII dan Komisi XI DPR,’’ ujarnya.(ar)