KPUD Belum Tahu Jumlah DPS

Ketua Divisi Pendataan dan Penyelenggara Pemilu KPUD Lotim, HM Hidayatullah.
Ketua Divisi Pendataan dan Penyelenggara Pemilu KPUD Lotim, HM Hidayatullah.
Ketua Divisi Pendataan dan Penyelenggara Pemilu KPUD Lotim, HM Hidayatullah.

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Meski Daftar Pemilih Sementara (DPS) sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lotim pada 13 Februari 2013 lalu, tapi hingga saat ini belum diketahui secara riil jumlah DPS yang akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk digunakan dalam Pemilukada gubernur/wagub NTB dan bupati/wabup Lotim, 13 Mei 2013 mendatang.

‘’Terus terang, kami belum mengetahui secara pasti jumlah DPS, karena 100 persen DPS dari PPS belum masuk kepada kami,’’ kata Ketua Divisi Pendataan dan Penyelenggara Pemilu KPUD Lotim, HM Hidayatullah, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (15/2).

Masalah DPS, kata Hidayatullah, perekapannya dilakukan hanya di tingkat PPS saja, dan tidak ada perekapan di tingkat PPK dan KPUD, terkecuali kalau sudah ditetapkan DPT, baru ada perekapan di tingkat PPK dan KPUD.

Hidayatullah menjelaskan, dari 254 jumlah desa/kelurahan yang ada di Lotim, yang belum memberikan shopcopy maupun DPS kepada KPUD Lotim, sebanyak sembilan desa/kelurahan. Diantaranya; Kelurahan Sandubaya, Desa Sekaroh, Montong Baan, Jeruk Manis, Masbagik Selatan, Lendang Nangka, Tembeng Putik, Batuyang dan Gunung Malang.

Walaupun tak ada kewajiban PPS untuk menyerahkan DPS ke KPUD Lotim, namun data itu sangat dibutuhkan sebagai fungsi pengawasan/monitoring dan untuk mengetahui kebutuhan logistik suara Pemilukada nantinya. ‘’Hari ini, Jumat (15/2), desa/kelurahan akan menyerahkan data dan shopcopy DPS semuanya, sehingga dari sana kami akan mengetahui jumlah riil DPS yang sebenarnya. Dengan adanya DPS yang kami terima itu, tentu kami akan lakukan singkroninasi dengan DP4 agar menjadi lebih jelas lagi,’’ ungkapnya.

Hidayatullah menambahkan, semua PPS telah mengumumkan DPS dengan menaruh di lokasi-lokasi stretegis yang bisa dilihat oleh masyarakat. Seperti di kelurahan, pangkalan ojek maupun lainnya, agar masyarakat bisa melihat apakah sudah terdaftar namanya atau tidak. ‘’Hasil dari DPS ini nanti akan diserahkan ke KPUD NTB untuk digunakan sebagai penetapan DPT dalam Pemilukada gubernur/wagub NTB. Begitu juga dengan KPUD Lotim akan dijadikan acuan dalam penetapan DPT Pemilukada bupati/wabup Lotim,’’ ujarnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.