Dibentuk Tim Tindaklanjuti Keterlambatan Tunjangan Guru

JAKARTA, Lomboktoday.co.id—Pemerintah akan membentuk tim bersama guna menindaklanjuti keterlambatan penyaluran tunjangan guru periode 2012 lalu.

Pembentukan tim itu, untuk mencari solusi agar dana-dana tersebut nantinya tidak terhambat lagi penyalurannya dan jelas akuntabilitasnya. ‘’Telah dibahas bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Red), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Masing-masing kementerian akan mengusulkan dua orang untuk dibentuk tim bersama,’’ kata Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar disela-sela pelantikan pejabat di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (08/3).

Haryono mengatakan, pada 1 Juli 2012 lalu, telah ditransfer sebanyak Rp40 triliun dana tunjangan guru dari Kementerian Keuangan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah itu, yang tersalurkan baru sebanyak Rp30 triliun. Artinya, masih ada Rp10 triliun yang belum disalurkan dan itu adanya di Pemerintah Daerah.

Atas temuan itu, pihaknya kemudian melaporkan ke KPK. Dia ingin mengetahui lebih lanjut keberadaan uang tersebut dan konsekuensinya termasuk bunga dan lainnya. ‘’Kami tidak punya kewenangan. Karena kewenangan tersebut ada di inspektorat daerah,’’ ungkapnya.

Haryono menjelaskan, dari sebanyak Rp10 triliun dana tunjangan guru yang belum disalurkan itu, terbanyak mengendap dan jumlahnya besar ada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Bahkan, ada kabupaten/kota yang belum menyalurkannya. ‘’Oleh karena itu, kita bawa ke KPK, karena kita tidak punya kewenangan. Yang penting upaya pencegahan dilakukan, tapi kalau dibiarkan bisa jadi masalah,’’ ujarnya.

Haryono mengungkapkan, Itjen Kemdikbud telah melakukan audit investigasi terhadap tunjangan guru dan dana alokasi khusus (DAK) di 10 propinsi. Dari audit itu, ditemukan anggaran yang dipotong, diendapkan, dan DAK yang bermasalah.

Itjen Kemdikbud juga melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh propinsi dengan mengambil satu kabupaten/kota sebagai sampel khusus untuk tahun 2012. Dari hasil evaluasi itu, diperoleh dana yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan baru 30 persen yang disalurkan kepada guru.

‘’Karena melihat kondisi seperti itu, kita tidak ingin dana pendidikan ini menjadi mubazir. Kualitas jadi tidak meningkat. Akhirnya, kita minta kepada KPK untuk membahas ini secara bersama-sama,’’ bebernya.(ar/ami/dik/bud)

Kirim Komentar

Leave a Reply