Bubarkan Separatisme Pamswakarsa

Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi. Dok/Lomboktoday.co.id

Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi. Dok/Lomboktoday.co.id

LOTENG, Lomboktoday.co.id—Puluhan warga Desa Langko, Kecamatan Janapria, Loteng, yang mengatasnamakan diri Gerakan Masyarakat Anti Separatisme mendatangi Polres Loteng, Senin (11/3).

Kedatangan mereka untuk meminta aparat penagak hukum dalam hal ini Polres Loteng untuk segera membubarkan kelompok separatisme yang berkedok Pamswakarsa di Desa Janapria, karena telah meresahkan masyarakat dan suka main hakim sendiri.

‘’Kami tidak mau tugas aparat penegak hukum dialihfungsikan oleh Pamswakarsa yang selalu main hakim sendiri,’’ teriak Koordinator Gerakan Masyarakat Anti Separatisme, Lukmanul Hakim saat berorasi.

Lukmanul Hakim menginginkan agar terlepas dari bayang-bayang dan rasa takut masyarakat terhadap kelompok Pamswakarsa yang main hakim sendiri. ‘’Kami minta polisi bersama DPRD dan pemerintah untuk bubarkan kelompok Pamswakarsa yang suka main hakim sendiri. Kami datang berikan dukungan moral pada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pembunuhan saudara kami Sudirman. Usut tuntas pelakunya,’’ ungkapnya.

Sementara Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi yang menerima warga mengatakan, pihaknya tetap komitmen untuk menegakkan supresmasi hukum tanpa memandang bulu. Artinya, siapa pun dia, jika bersalah, maka harus ditindak tegas.

‘’Kami sudah menahan satu tersangka dalam kasus pembunuhan Sudirman ini. Sudah ada barang bukti, dan pelaku saat ini sedang ditahan di Mapolda NTB untuk proses hukum lebih lanjut,’’ katanya.

Supriyadi menjelaskan, mengingat luka korban terdapat 19 tusukan, maka pihaknya menyimpulkan bila pelaku lebih dari satu orang. Karena itu, pihaknya membutuhkan barang bukti kuat untuk menangkap pelaku lainnya. ‘’Kami harapkan bantuan masyarakat untuk menyampaikan informasi sekecil apapun itu dalam kasus pembunuhan ini, agar kami bisa mendapatkan barang bukti yang jelas yang mengarah kepada pelaku lainya,’’ ungkapnya.

Sebab, pihaknya sudah memeriksa sekitar 40 orang lebih sebagai saksi, tapi keterangan mereka belum jelas, karena mereka belum berani berterusterang dalam memberikan keterangan. Sehingga pihaknya merasa kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti.

Terkait pembubaran kelompok Pamswakarsa, menurut Supriyadi, itu bukan hak aparat kepolisian. Tapi, yang berhak membubarkan adalah yang memberikan ijin. Jika kelompok itu tidak memiliki ijin, maka tentunya kelompok itu adalah ilegal, dan tindakannya harus ditindak secara hukum.(ros)

Kirim Komentar

Leave a Reply