Kejari Selong Belum Petakkan Rawan Korupsi

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Kejaksanaan Negeri Selong belum memetakkan rawan korupsi di Lombok Timur, meski pihak Polres Lotim sendiri sudah mulai melakukan hal itu pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lotim.

‘’Hingga saat ini, kami belum melakukan pemetaan kerawanan korupsi di Lotim,’’ kata Kepala Kejari Selong, Nur Rohman kepada wartawan, di Gedung Wanita Selong, Rabu (13/3).

Nur Rohman mengatakan, memang ada informasi mengenai adanya kerjasama antara pihak kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk penanganan masalah kasus korupsi di masing-masing SKPD. Termasuk membuat peta kerawanan korupsi. ‘’Tapi, itu belum turun, jadi kami masih menunggu tindaklanjutnya,’’ ungkapnya.

Mengenai penanganan kasus korupsi di dalam birokrasi atau SKPD, menurut Nur Rohman, sudah jelas ranah dari kejaksaan dan kepolisian, dan di luarnya itu, menjadi tugas KPK. Hal ini dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasusnya.

‘’Kami sudah mengetahui lokasi mana yang akan dijadikan pemetaan rawan korupsi. Di antara SKPD di Lotim yang rawan korupsinya, antara lain Dinas Kesehatan, RSUD, DPRD, Dinas Dikpora, dan Dinas PU,’’ jelasnya.

Nur Rohman menjelaskan, dalam memetakkan rawan korupsi itu, harus bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, termasuk institusi yang akan dijadikan sasaran tersebut. Karena, ada trik-trik yang harus dilakukan, agar data yang diinginkan bisa diperoleh secara utuh, tanpa menggunakan tindakan yang tegas. Tapi, jika tidak mempan, maka terpaksa menggunakan cara lain yang membuat takut institusi yang menjadi target tersebut.

‘’Yang paling penting dari semua itu adalah komunikasi yang baik, terutama dalam mencari data terhadap kasus korupsi yang terjadi di SKPD, sehingga bisa memperoleh semuanya. Kalau sudah ada indikasi korupsi, itu gampang memperoleh data dengan melakukan pendekatan,’’ ujarnya.(sr)

Kirim Komentar

Leave a Reply