Pansus Hari Jadi Lotim Berguru ke Cimahi

CINDERAMATA: Ketua DPRD Lotim, Hj Siti Rohmi Djalillah (kiri) dan Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kota Cimahi, H Abdul Aziz saling memberikan cinderamata saat Pansus Hari Jadi Lotim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Cimahi, Jabar.
CINDERAMATA: Ketua DPRD Lotim, Hj Siti Rohmi Djalillah (kiri) dan Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kota Cimahi, H Abdul Aziz saling memberikan cinderamata saat Pansus Hari Jadi Lotim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Cimahi, Jabar.
CINDERAMATA: Ketua DPRD Lotim, Hj Siti Rohmi Djalillah (kiri) dan Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kota Cimahi, H Abdul Aziz saling memberikan cinderamata saat Pansus Hari Jadi Lotim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Cimahi, Jabar.

JABAR, Lomboktoday.co.id—Sebanyak 16 orang rombongan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lombok Timur yang membahas mengenai Hari Jadi Lotim, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, 14-16 Maret 2013.

Kegiatan kunker Pansus DPRD Lotim dengan pimpinan rombongan, Hj Siti Rohmi Djalillah, diterima Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kota Cimahi, H Abdul Aziz bersama dua orang anggota DPRD Kota Cimahi lainnya, yakni Israwati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Aida Cakrawati dari Partai Demokrat.

Ketua rombongan Pansus DPRD Lotim, Hj Siti Rohmi Djalillah mengatakan, kedatangan Pansus Hari Jadi Lotim ke Kota Cimahi ini, untuk menggali berbagai informasi berkaitan dengan sejarah ditentukan Hari Jadi Kota Cimahi. Mengingat saat ini, pihaknya di Lotim tengah membahas mengenai penentuan Hari Jadi Lotim.

‘’Apa yang kami peroleh di Cimahi ini, akan menjadi gambaran bagi kami dalam melakukan pembahasan dan penentuan Hari Jadi Lotim. Kota Cimahi memiliki sejarah yang sangat penting dalam penentuan Hari Jadinya, sehingga ini yang nanti akan kami adopsi,’’ kata Siti Rohmi Djalillah.

Ketua DPRD Lotim ini menjelaskan, draf Raperda Hari Jadi Lotim yang diserahkan eksekutif ke legislatif untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda, sehingga pihaknya pun membentuk Pansus. Karena, dalam memutuskan sebuah Perda, tidaklah gampang, melainkan harus dibahas dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang dihasilkan nanti, bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Lotim.

‘’Dalam menentukan Hari Jadi Lotim, harus ada rujukan atau pembanding yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, sehingga hasilnya benar-benar valid. Hari Jadi Lotim sudah lama dinantikan oleh masyarakat Lotim,’’ ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kota Cimahi, H Abdul Aziz mengatakan, penentuan Hari Jadi Kota Cimahi, tidak terlepas dari kabupaten induknya, yakni Kabupaten Bandung. Sebelum berpisah dengan Kabupaten Bandung, terlebih dahulu Kota Cimahi menjadi daerah administratif selama lima tahun. Sambil melengkapi semua persyaratan sesuai aturan perundang-undangan yang ada, agar Cimahi menjadi Kota Madya.

Terbentuknya Kota Cimahi berdasarkan UU No.9/2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi tertanggal 21 Juni 2001 lalu, meliputi tiga kecamatan, yakni Cimahi Selatan, Cimahi Tengah dan Cimahi Utara serta 15 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 600 jiwa. Sedangkan sumber PAD terbesar dari sektor usaha dan perdagaangan mencapai Rp111 miliar per tahun, dari jumlah APBD sebesar Rp1 triliun.

‘’Dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, akhirnya Cimahi menjadi Kota Madya, dan sekarang umurnya sudah 12 tahun sejak pisah dari kabupaten induk. Memang dalam sejarah terbentuknya Kota Cimahi, ada yang pro dan kontra, tapi kemauan masyarakat sangat tinggi untuk menjadikan Cimahi menjadi Kota Madya,’’ katanya.

Aziz yang juga politisi PKB ini menjelaskan, berdirinya Kota Cimahi ini, tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Terlebih lagi dengan adanya keinginan masyarakatnya untuk membentuk Kota Cimahi. Sehingga berbagai langkah dan usaha dilakukan untuk mewujudkannya.

Sebagai syarat kelayakan suatu kota, masyarakat mendesak untuk dilakukan study kelayakan oleh lima perguruan tinggi yakni STPDN, UNPAD, ITB, UPI dan Unjani. Dari hasil study kelayakan itu, ternyata merekomendasikan kalau Kota Cimahi layak menjadi suatu daerah otonom.

‘’Hasil perjuangan dari komponen masyarakat dan hasil study kelayakan, maka diusulkan Cimahi menjadi Kota Administratif ke Gubernur Jabar guna mendapat persetujuan dari DPRD Jabar. Dengan adanya persetujuan dari Pemprop Jabar, selanjutnya diusulkan ke pusat dengan hasil yang cukup membanggakan,’’ ungkapnya.(sr)

Response (1)

  1. dprd hanya ngabisin duit hari jadi bukan kebutuhan massa yang mendesak biasa aja dong kayak hultah nw yang bisa diubah-ubah kapan maunya ndak ada proteskan dasar kurang kerjaan n cari uang saku aja goblok

Leave a Reply

Your email address will not be published.