Ditjen PHU-Polri Teken MoU

JAKARTA, Lomboktoday.co.id—Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI dan Polri menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh di Jakarta, Selasa (19/3).

Nota kesepahaman (MoU) itu ditandatangani Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dan Dirjen PHU Anggito Abimanyu dengan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali, para pejabat dari Kementerian Agama, Polri dan sejumlah pengurus asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umroh.

Dalam acara itu, hadir juga Kepala Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, dan Irjen Kemenag M Jasin.

Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan, penyelenggaraan haji kini sudah memasuki ranah bisnis. Bukan sekadar ibadah, sehingga harus diatur. Undang-Undang No.13/2008 mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

‘’Karena perjalanan haji dan umrah berbeda dengan perjalanan lainnya, seperti wisata ke negara lain, maka diperlukan pengawasan dan sebagai penyelenggaranya adalah menteri agama,’’ katanya.

Untuk itu, penyelenggaraan haji dan umrah pun harus diatur dan mengindahkan aturannya. Penyelenggara perjalanan haji dan umrah harus memiliki ijin. ‘’Jika ada penyelenggara ibadah haji yang nakal, maka perlu ditindak guna melindungi jamaah itu sendiri,’’ ungkapnya.

Lebih jauh, Menag Suryadharma Ali menyatakan, karena ibadah haji dan umroh itu menyangkut bisnis dan daftar tunggu sampai rata-rata 12 tahun, maka minat ke tanah suci memiliki daya tarik sendiri dan dari tahun ke tahun makin tinggi. Untuk itu, perlu adanya ketertiban agar jamaah tidak terlantar dan terlayani dengan baik. Diakuinya, banyak jamaah tertipu oleh penyelenggara haji dan umrah yang tak memiliki ijin. Bahkan ada penyelenggara haji legal pun melakukan pelanggaran. Untuk itu, diharapkan ke depan pihaknya bersama Polri bisa menertibkan.

Muara dari MoU itu adalah adanya penegakan hukum, sehingga jamaah dapat terlayani dengan baik, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah di tanah suci, Makkah dan Madinah. ‘’Polri harus proaktif,’’ harap Menag.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro atas nama Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo mengatakan, pihaknya memang harus proaktif dalam menertibkan penyelenggara haji dan umrah.

Diakui, setiap tahun kerap terjadi adanya penyelenggara haji dan umrah menelantarkan jamaahnya. Pembenahannya, kata dia, perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, sehingga pelayanan kepada masyarakat ke depan semakin baik. Kerja sama dalam bentuk MoU itu diharapkan menghasilkan satu persepsi untuk terwujudnya penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih baik.

‘’Kami berharap setelah MoU itu ditandatangani, seluruh pemangku kepentingan dapat segera mensosialisasikannya. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengetahui,’’ katanya.(ar/ami/aga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.