12 Parpol Desak KPU Revisi Jumlah Dapil Lotim

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Sebanyak 12 parpol politik yang lulus verifikasi di Lotim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk segera melakukan revisi jumlah daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditetapkan yakni lima Dapil. Karena tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh pengurus Parpol kepada KPU Lotim.

Hal tersebut terungkap dalam hearing antara 12 pengurus parpol dengan KPU Lotim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim yang difasilitasi DPRD Lotim menyangkut jumlah dapil tersebut di ruang sidang utama kantor DPRD Lotim, Selasa (26/3).

Dalam kegiatan hearing itu, tidak satupun komisioner KPU Lotim yang hadir untuk memberikan penjelasan kepada 12 parpol mengenai pengurangan dapil tersebut. Mengingat semua komisioner KPU Lotim sedang melakukan rapat di KPU Propinsi, sehingga hal itu sangat disayangkan semua pengurus parpol.

‘’Dengan adanya keputusan KPU mengenai jumlah dapil Lotim dari enam menjadi lima dapil berdasarkan keputusan KPU Pusat, tentu sangat merugikan parpol,’’ kata Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori.

Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lotim ini menjelaskan, dirinya bersama beberapa parpol berangkat ke KPU Pusat untuk mempertanyakan mengenai masalah dapil yang ditetapkan oleh KPU tersebut. Tapi, dari penjelasan KPU Pusat, kalau dapil itu diputuskan berdasarkan usulan dari KPU Propinsi dan Kabupaten Lotim. Karena, yang mengetahui jumlah penduduk dan data adalah di daerah. Sehingga, dengan adanya permasalahan mengenai berkurangnya dapil tersebut, tentu patut dipertanyakan ada apa dengan KPU Lotim yang mengusulkan dapil menjadi lima.

‘’Padahal, rata-rata pengurus parpol minta agar dapil Lotim menjadi tujuh, bukan lima sesuai keputusan KPU tersebut. Kita harus membuat surat pernyataan ke KPU Pusat untuk menolak keputusan KPU dengan jumlah lima dapil,’’ ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPD Nasdem Lotim, H Hulain. Ia menilai kalau KPU Lotim telah melakukan kebohongan publik, terutama dalam penentuan jumlah dapil tersebut. Hal ini kemungkinan dilakukan oleh KPU Lotim untuk melakukan efiseinsi anggaran, sehingga sisanya masuk ke saku masing-masing komisioner KPU Lotim.

Begitu juga pihaknya mengusulkan jumlah dapil di Lotim sebanyak 10 dapil, agar lebih adil. Tapi, tanpa adanya musyarawah dengan pengurus parpol, tiba-tiba keluar keputusan mengenai jumlah dapil sebanyak lima dapil.

‘’KPU dinilai terlalu gegabah dalam mengambil keputusan mengenai jumlah dapil, tanpa pernah memperhatikan aspirasi dari para pengurus parpol yang ada,’’ katanya.

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Lotim, Halilurrahman mengatakan, KPU menetapkan jumlah dapil Lotim sebanyak lima dapil merupakan keputusan konyol dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat yang berdemokrasi. Sehingga keputusan ini harus segera direvisi dengan mengakomodir aspirasi yang sudah ada.

‘’Kami mempertanyakan kepada komisioner KPU Lotim, kenapa mengusulkan jumlah dapil lima di Lotim, sedangkan di kabupaten lain justru mengalami penambahan. Jadi, ada yang tidak beres dengan KPU Lotim,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum KPU Lotim, M Saleh mengatakan, mengenai jumlah dapil itu, yang mengusulkan ke KPU Pusat adalah KPU Propinsi, dengan mengacu pada data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim. Jadi, tidak benar bila KPU Lotim yang mengusulkan jumlah dapil tersebut. ‘’Dinas Dukcapil Lotim hanya memberikan tembusan saja kepada KPU Lotim mengenai data kependudukan tersebut, karena aslinya diberikan ke Propinsi,’’ katanya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *