E-KTP Akan Dicetak di Daerah

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Untuk mempermudah masyarakat dalam membuat KTP Elektronik (E-KTP) di setiap kabupaten/kota se-Indonesia, pemerintah pusat berencana akan memberikan kewenangan pada daerah untuk mencetak sendiri mulai tahun 2013 ini.

Tapi, untuk mewujudkan hal itu, pemerintah pusat harus menyiapkan sarana prasarana pendukung, seperti alat percetakan maupun card readernya.

‘’Pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan kalau E-KTP itu bisa dicetak sendiri di daerah, tanpa harus dicetak di Jakarta lagi,’’ kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim, H Lukmanul Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (04/4).

Lukmanul Hakim mengatakan, alasan pemerintah pusat untuk memberikan daerah mencetak sendiri E-KTP itu, untuk memudahkan masyarakat dalam membuat E-KTP tanpa harus menunggu lama jadi. Karena, selama ini E-KTP yang dibuat masyarakat di daerah, termasuk Lotim, harus tercetak di Jakarta. Sehingga, E-KTP itu baru bisa jadi harus membutuhkan waktu berbulan-bulan. Hal tersebut tentu menjadi masalah, mengingat masyarakat membutuhkan E-KTP yang cepat.

‘’Jika E-KTP itu nanti sudah dicetak di daerah, maka masyarakat tidak akan menunggu berbulan-bulan. Tapi, dengan beberapa menit saja, E-KTP itu sudah diterima. Hanya saja, kepastian bulan apa mulai dilaksanakan pencetakan E-KTP di daerah, saya belum tahu karena masih menunggu dari pemerintah pusat,’’ ungkapnya.

Lukmanul Hakim yang juga mantan Assisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Lotim menjelaskan, mestinya bagi masyarakat yang sudah mendapatkan E-KTP, tidak lagi melakukan pengesahan di Dukcapil. Karena, dalam E-KTP itu, tidak ada tandatangan Kadis Dukcapil lagi, mengingat sudah langsung berlaku secara nasional. Tapi, realita di lapangan, justeru banyak diantara masyarakat yang datang ke kantor Dinas Dukcapil Lotim untuk meminta pengesahan atau legalisir E-KTP.

Meski demikian, pihaknya tetap melayani mereka, lebih-lebih untuk keperluan dalam hal peminjaman uang di lembaga perbankan, pencalegan, melamar pekerjaan maupun dalam hal lainnya. Itu sebabnya, sangat dibutuhkan adanya card reader di setiap kabupaten, kecamatan, desa, Polres, Polsek, dan perbankan. Dengan begitu, tak perlu lagi ada pengesahan atau legalisir dari pejabat berwenang di daerah.

‘’Untuk card readernya, tidak ada masalah bila dianggarkan dari APBD Lombok Timur. Tapi, kalau ada dari APBN, itu akan sangat bagus sekali,’’ ujarnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *