LSM BARA Hearing ke DPRD Loteng

LOTENG, Lomboktoday.co.id—Puluhan warga Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah yang tergabung dalam LSM Barisan Masyarakat (BARA) hearing ke kantor DPRD Loteng, sekitar pukul 10.00 Wita, Rabu (01/5).

Dalam acara hearing itu, BARA diterima Wakil Ketua DPRD Loteng, H Fahrurrozi, Sekretaris Dewan, H Awaludin, Assisten II, Nasrun, dan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) di kantor DPRD Loteng.

Kedatangan BARA itu, terkait pengrekrutan tenaga kerja (out sourcing) di BIL oleh PT Angkasa Pura I yang diduga ‘tertutup’ terhadap warga di lingkar BIL, serta adanya broker (suap) pihak penyelenggara untuk meminta uang kepada masyarakat, agar dapat bekerja di tempat tersebut.

Ketua LSM BARA Loteng, Lalu Haderun Haris menuntut pihak Angkasa Pura I untuk tidak pilih kasih terhadap tiga desa di lingkar bandara, mengoreksi system yang digunakan serta transparan kepada masyarakat. Karena, tidak sama jumlah yang lulus di tiga desa tersebut. Dimana, hasilnya bervariasi setelah diserahkan pengumumannya kepada kepala desa. Masyarakat yang lulus, hanya masyarakat yang mempunyai uang saja.

‘’Kami minta DPRD supaya mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat payung hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah kepada semua perusahaan, baik milik pemerintah maupun milik swasta, agar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk
dipekerjakan di perusahaan tersebut sebelum berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah ini,’’ katanya disela-sela hearing itu.

Disamping itu, pihaknya juga menuntut Bupati Loteng, HM Suhaili FT agar memberikan teguran kepada kepala desa yang tidak berpihak kepada masyarakat dan yang sering kali tidak berada di kantor desa.

Sementara itu, GM PT Angkasa Pura I, Pujiono mengatakan, terkait apa yang disampaikan warga, PT AP sebenarnya tidak pernah mengistimewakan salah satu dari tiga desa di lingkar BIL. Justeru, semua warga yang ada di lingkar BIL itu, sudah diberikan bantuan langsung sebagai bentuk AP dalam memberikan perhatian kepada warga di lingkar BIL.

Adapun mengenai penerimaan tenaga kerja sebanyak 24 orang, mereka adalah tenaga kontrak, mengingat saat ini AP memang lagi membutuhkan tenaga tersebut. Diakui Pujiono, sebenarnya menurut aturan, pihaknya harus melakukan kontrak dengan perusahaan yang sudah memberikan pelatihan kepada para pencari kerja.

‘’Tapi kami (AP, Red) memberikan kebijakan bila tenaga kerja yang kita rekrut itu supaya berasal dari lingkar BIL di tiga desa, yakni Desa Tanak Awu, Ketare dan Penujak. Itu sebabnya, kami mengundang tiga kepala desa dan camat membicarakan hal itu,’’ katanya.

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa masing-masing desa mendapat jatah delapan orang yang akan dipekerjakan di BIL. Ia menegaskan pihak AP tidak pernah melakukan pungutan (suap) agar bisa diterima bekerja di BIL ini. Tapi, yang diterima ini adalah mereka yang benar-benar memiliki keterampilan (skill) dan itupun prosesnya melalui tes.

‘’Kami akui, memang sudah ada pengaduan dari warga yang masuk ke kami kalau ada oknum yang meminta sejumlah uang kepada warga supaya bisa diterima bekerja di BIL ini. Dan saya sarankan kepada warga untuk melaporkan ke pihak berwajib biar diproses sesuai hukum yang berlaku. Tentunya itu harus ada bukti berupa kuitansi, karena memang AP sama sekali tidak pernah meminta sepeser pun uang kepada warga yang bekerja di BIL ini,’’ ungkapnya.(ros)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *