Rumaksi Akan Diperiksa Selesai Pemilukada

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja.
Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja.
Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja. Dok/Lomboktoday.co.id

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Pihak penyidik Polres Lombok Timur akan memeriksa oknum anggota DPRD NTB dari Partai Hanura, H Rumaksi, selesai pelaksanaan Pemilukada di Lotim dan NTB.

Pemeriksaan Rumaksi itu, terkait kasus dugaan penyelewangan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2011 lalu senilai Rp100 juta. Dimana, telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. ‘’Rencananya kami akan memeriksa Rumaksi sebagai saksi nanti selesai pelaksanaan Pemilukada,’’ tegas Kapolres Lotim melalui Kasat Reskrim, AKP Yuyan Priatmaja kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (01/5).

Yuyan mengatakan, sebenarnya Rumaksi bisa saja dipanggil saat ini sebagai saksi. Tapi, pihaknya masih sangat sibuk sekali, mengingat sudah semakin dekatnya pelaksanaan Pemilukada, baik bupati/wabup Lotim maupun gubernur/wagub NTB.

Pihaknya sudah meminta bantuan ke Mabes Polri untuk membantu agar ijin pemeriksaan oknum anggota DPRD NTB dari Mendagri bias keluar dengan cepat. Itu telah dilakukan dengan melayangkan surat permohonan pemeriksaan beberapa kali ke Mendagri, tapi hingga saat ini belum ada tanggapan sama sekali, meski sudah dilayangkan surat permohonan sebanyak tiga kali.

‘’Surat terakhir dilayangkan Mabes Polri ke Mendagri pada bulan Maret 2013 lalu, tapi hingga saat ini belum ada jawaban dari Mendagri. Secara aturan, kalau sudah tiga kali mengajukan permohonan dengan jangka waktu 30 hari tidak ada jawaban, maka kami bisa melakukan pemeriksaan, karena aturan sudah kami jalankan,’’ katanya.

Mantan Kasat Reskrim Polresta Bima ini menjelaskan, sebelumnya ia telah menetapkan Ketua Yayasan Nahdatussaupiyah, Kamarudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bansos. Dimana, tersangka mencairkan uang bansos sebesar Rp100 juta, tapi setelah dicairkan diambil lagi oleh H Rumaksi sebesar Rp90 juta. Dan ketua yayasan itu hanya mendapat jatah Rp10 juta, namun tidak diberitahukan kepada pengurus yayasan yang lainnya. Sehingga, hal ini yang menyebabkan pengurus yayasan lainnya merasa keberatan dengan melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. ‘’Tersangka ketua yayasan tidak kami tahan, tapi kasusnya tetap berjalan dengan membidik tersangka baru dalam kasus ini,’’ ungkapnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *