SK GTT 550 Orang Terkesan Politis

SECARA Pribadi saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy yang akan memberikan SK terhadap 55o orang Guru Titak Tetap (GTT) di Lombok Timur. Tentunya apa yang dilakukan oleh pak bupati ini sebagai bentuk perhatian serius di dalam memikirkan nasib para guru yang berlabel GTT.

Tapi, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa baru sekarang dilakukan. Padahal, pihak Forum GTT telah memperjuangkan nasib kaum guru sejak 2010 lalu. Sehingga, saya pribadi menilai kalau SK GTT yang akan dikeluarkan oleh orang nomor satu di Lotim itu ‘TERKESAN POLITIS’. Kenapa menjelang-menjelang Pemilukada di Lotim, baru akan mengeluarkan SK GTT, kenapa tidak dilakukan sejak setahun yang lalu.

Dan saya prihatin, kenapa nasib para guru di sekolah negeri saja yang diperhatikan, bagaimana dengan nasib para guru yang mengabdi di madrasah (MI, MTs, dan MA). Karena, saya membaca berita di Lomboktoday.co.id berjudul ‘550 GTT Akan Terima SK Bupati’ terbit Minggu (05/5) sekitar pukul 10:49 Wita. Padahal, mereka (para guru di Madrasah) juga mempunyai harapan yang sama dengan para guru yang ada di sekolah negeri.

Minta tolong pak bupati agar nasib para guru di madrasah juga diperhatikan dengan serius. Sekalian ini mumpung menjelang Pemilukada, siapa tahu dengan keluarnya SK GTT yang ada di ratusan jumlah madrasah di Lotim itu, setidaknya bisa mendongkrak suara Anda pada Pemilukada yang akan berlangsung 13 Mei 2013 ini.

Zainuddin, GTT di salah satu sekolah di Lotim.

4 Komentar

  1. tamarineSenin, 6 Mei 2013 at 09:10Reply

    saya sepakat dengan apa yang diungkapkan saudara zainuddin,,,

  2. lutfiSenin, 13 Mei 2013 at 20:12Reply

    pak zainuddiiiiiiiin yg terhormat sekolah madrsah itu merupakan tanggung jawab DEPAG bukan DINAS DIKPORA.Jadi pak Bupati hanya membuat SK GTT untuk yang honor di sekolah negri saja.Bpk/Ibu yang di madrasah kan sudah makmur dengan Tunjangan profesi guru yg syaratnya hanya SK dr Ketua Yayasan bukan SK dari BUPATI.

    • RolJumat, 17 Mei 2013 at 14:11Reply

      Sekolah Negeri itu Desentralisasi dan Sekolah Swasta Sentralisasi

  3. syamsida arianiJumat, 23 Agustus 2013 at 12:33Reply

    tolong pajangkan kami semua nama – nama para GTT yang mendapatkan SK bupati agar kami semua para GTT tahu apakah yang tercantum namanya itu benar – benar sesuai dengan keriteria yang diminta saat mengajukan persyaratan. karena ternyata sebagian besar kami yang sudah mengabdi selama lebih enam tahun dan sesuai kriteria tidak mendapatkan itu dan kamipun sudah mengajukan akan tetapi mereka yang baru mengabdi hanya dari tahun 2011 bisa mendapatkan itu dengan mudahnya.

Tinggalkan Balasan