Nihil Laporan PNS Jadi Timses

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Meski disinyalir banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menjadi tim sukses secara diam-diam maupun terang-terangan mendukung salah satu paket cagub/cawagub NTB maupun cabup/cawabup Lotim dalam Pemilukada, 13 Mei mendatang, namun pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Lotim hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi dan tertulis mengenai hal itu. Sebab, tidak cukup laporannya secara lisan, karena hal itu tidak ada kekuatan hukumnya.

‘’Terus terang sampai saat ini kami belum terima laporan mengenai PNS yang ikut menjadi timses salah satu cabup/cawabup Lotim maupun cagub/cawagub NTB,’’ kata Kepala Bidang Penegakan Disiplin BKD dan Diklat Lotim, Ahmad Subhan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (08/5).

Subhan mengatakan, secara kelembagaan yang melakukan pengawasan terhadap PNS yang menjadi timses dalam Pemilukada yakni Inspektorat. Kemudian Inspektorat menindaklanjuti dan meneruskan kepada pihaknya agar diproses sesuai aturan yang ada. Meski dirinya sering menerima laporan via telepon maupun SMS mengenai adanya PNS yang ikut terlibat menjadi timses. Baik saat deklarasi pasangan calon maupun kampanye saat ini, tapi masih belum sampai pada tingkat pelanggaran.

Subhan menjelaskan, dalam PP No.53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 sudah sangat jelas kalau PNS tidak diperbolehkan menjadi timses dalam Pemilukada. Sehingga, bila ditemukan dan dikuatkan dengan laporan secara tertulis, maka pihaknya akan tetap memprosesnya sesuai aturan yang ada. ‘’Kalau ada ditemukan, tentunya sudah ada sanksi yang diberikan kepada PNS tersebut yang melanggar disiplin sebagai PNS. Sampai saat ini belum ada laporan resmi masuk ke BKD dan Diklat Lotim,’’ ungkapnya.

Subhan menambahkan, PNS diperbolehkan untuk menghadiri kampanye calon, dengan tujuan agar mereka bisa mengetahui visi dan misi semua kandidat cagub/cawagub, cabup/cawabup Lotim selaku masyarakat Lotim. Tapi tidak diperbolehkan menggunakan atribut PNS saat menghadiri kampanye tersebut, karena akan melanggar aturan main yang ada. ‘’Tidak ada larangan bagi PNS untuk hadiri kampanye sebagai masyarakat Lotim, dengan tidak menujukkan identitasnya sebagai PNS,’’ ujarnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *