PC PGRI se-Lotim memberikan dukungan dan memenangkan salah satu paket cagub/cawagub NTB, cabup/cawabup Lotim dalam Pemilukada tahun 2013.
LOTIM, Lomboktoday.co.id—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur sedang mengkaji pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) yang dilakukan Pengurus Cabang (PC) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR) se-Lotim, terkait masalah dukungan politik terhadap salah satu paket cagub/cawagub NTB dan bupati/wabup Lotim dalam Pemilukada.
Meski yang menandatangi pernyataan dukungan terhadap salah satu paket calon tersebut adalah ketua maupun sekretaris PC PGRI se-Lotim yang tidak lain adalah kepala UPTD Dikpora kecamatan maupun PNS di Lotim. Sementara di satu sisi, PNS tidak diperkenankan menjadi timses.
‘’Kami masih mengkaji terhadap pernyataan dukungan PC PGRI se-Lotim kepada salah satu paket gubernur/wagub maupun bupati/wabup Lotim,’’ tegas Ketua Divisi Penindakan dan Pengawasan Panwaslu Lotim, Miftahurrahman kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (08/5).
Miftahurrahman mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 Pasal 80 tentang pejabat negara, struktural, fungsional dan kepala desa, dilarang untuk diikutkan atau dilibatkan oleh pasangan calon dalam kampanye. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah pernyatakan sikap PC PGRI sebagai organisasi profesi yang mendukung dan memenangkan salah satu cagub/cawagub dan cabup/cawabup Lotim. Padahal, yang duduk menjadi pengurus adalah PNS.
‘’Pemberitaan di salah satu media cetak itu akan menjadi barang bukti bagi kami untuk melanjutkan prosesnya. Dengan terlebih dahulu akan melakukan koordinasi pada Bawaslu NTB mengenai persoalan ini. Yang memberikan peryataan sikap itu adalah PGRI sebagai organisasi profesi, bukan sebagai PNS. Kalau nanti ada ditemukan pelanggaran dari PGRI, akan kami rekomendasikan ke BKD dan Diklat Lotim,’’ ungkapnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Dikpora Lotim, H Syamsuhaidi mengatakan, terhadap dukungan dan pernyataan sikap dari PC PGRI se-Lotim untuk memberikan dukungan dan memenangkan salah satu paket cagub/cawagub NTB maupun cabup/cawabup Lotim sebagai bentuk kekecewaan PC PGRI se-Lotim atas sikap ketua PGRI Lotim bersama pengurus lainnya yang mendukung salah satu paket cabup/cawabup Lotim dalam Pemilukada Lotim.
Ini yang menyebabkan PC PGRI marah, apalagi mengatasnamakan para guru negeri, guru tidak tetap (GTT) maupun lainnya. Sedangkan di sisi lain, pengurus PGRI Lotim tidak pernah diajak bicara mengenai masalah itu. ‘’Apa yang dilakukan PC PGRI se-Lotim merupakan bentuk kekecewaan atas sikap ketua PGRI Lotim yang mendukung salah satu paket cabup/cawabup Lotim dalam Pemilukada,’’ katanya.
Pantaun Lomboktoday.co.id di lapangan, di kalangan tubuh PGRI Kabupaten Lotim, kecamatan dan anggotanya se-Lotim diduga terjadi permasalahan, terutama mengenai masalah dukungan politik dalam Pemilukada gubernur/wagub NTB dan bupati/wabup Lotim. Dimana, untuk kubu ketua PGRI Lotim bersama pengurus lainnya mendukung salah satu paket cabup/cawabup Lotim, bahkan di dalamnya sudah melakukan penandatangan MoU. Begitu juga PC PGRI se-Lotim menyatakan sikap dukungan ke salah satu cagub/cawagub NTB dan cabup/cawabup Lotim yang berseberangan dengan dukungan ketua PGRI Lotim dan pengurus lainnya.(sr)
No Comments