Rapelan Gaji Naik Tujuh Persen Belum Cair, PNS Resah

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Rapelan kenaikan gaji tujuh persen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, hingga Juni 2013 ini belum dicairkan. Padahal, PNS yang ada di kabupaten/kota lain di NTB, sudah menerima kekurangan kenaikan gaji pada Mei 2013 lalu.

Hal tersebut membuat para PNS di Bumi bermotokan Patuh Karya ini resah dan gelisah. Bahkan, mereka mempertanyakan kemana uang rapelan yang jumlahnya miliaran rupiah itu dipergunakan. Sehingga tak sedikit jumlah PNS yang menduga bila uang rapelan itu dipergunakan untuk kepentingan Pemilukada Lotim, 13 Mei 2013 lalu.

‘’Kenapa kami (para PNS, Red) di Lotim belum diberikan rapelan kekurangan gaji itu, sedangkan PNS di kabupaten lain di NTB sudah memperolehnya. Kami menduga ada yang tidak beres terhadap arah penggunaan uang yang menjadi hak kami itu,’’ keluh salah seorang PNS di Lotim yang enggan dipublikasikan identitasnya kepada Lomboktoday.co.id di Selong, Lotim, Selasa ((25/6).

Karena itu, para PNS menginginkan Pemkab Lotim memberikan alasan yang jelas mengenai rapelan kenaikan gaji tujuh persen yang belum dicairkan itu. Sehingga pihaknya tidak akan bertanya-tanya dan berasumsi negatif terhadap arah penggunaan uang rapelan itu. Lebih-lebih uang rapelan itu sangat dinanti-nantikan pencairannya untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka. Mengingat saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru yang tentunya banyak membutuhkan uang. ‘’Kami mendengar PPKA Lotim akan mencairkan rapelan gaji tujuh persen itu pada Juli mendatang bersamaan dengan gaji 13. Tahun lalu, pencairan rapelan gaji tepat pada waktunya, tapi tahun ini kenapa terlambat,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Lotim, M Iswan Rakhmadi saat dikonfimasi mengatakan, terlambatnya pencairan rapelan gaji tujun persen itu dikarenakan menunggu PP dari pusat yang belum keluar. Meski begitu, pihak Pemkab Lotim akan tetap mencairkannya, mengingat hal itu hak PNS yang tidak boleh diganggu gugat maupun dialihkan ke tempat lain.

‘’Kata pak kadis PPKA, rapelan gaji tujuh persen masih nunggu PP, sehingga nanti akan dicairkan bersamaan dengan gaji 13. Tidak benar kalau rapelan kekurangan gaji PNS digunakan untuk Pemilukada, karena dalam aturan gaji PNS itu sudah jelas,’’ katanya.

Hal senada dikemukakan Kepala Bidang Akutansi dan Perbendaharaan Dinas PPKA Lotim, M Hasni. Ia menegaskan, jumlah kekurangan gaji PNS atas kenaikan tujuh persen yang akan dibayarkan seluruhnya sebesar Rp15 miliar. Dan akan dicairkan pada Juli mendatang, termasuk gaji 13. Karena permasalahannya juga masih menunggu PP untuk gaji 13. Sedangkan untuk kekurangan gaji tersebut sedang diolah, mengingat Pemkab Lotim menangani 12.500 PNS dan guru negeri, sehingga harus membutuhkan proses dan waktu untuk bisa dicairkan.

‘’Kalau kabupaten lain memang sudah tuntas pencairan sisa kekurangan gaji itu, mengingat jumlah pegawainya sangat kecil, seperti Loteng,’’ ungkapnya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *