Sekda Pimpin Kroschek Lahan Jeringo

‘BPN Belum Pegang Data Lengkap’

LOTIM, Lomboktoday.co.id—Sekretaris Daerah Lombok Timur, H Usman Muhsan memimpin langsung kroschek lapangan mengenai polemik lahan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo yang diklaim oleh anggota TNI, salah satu yayasan dan warga lainnya, untuk mencari titik terangnya guna mencari solusi penyelesaiannya.

Sementara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim mengakui belum memegang data lengkap mengenai lokasi ini. Sehingga harus bekerjasama yang baik untuk melakukan kroschek ulang dan pemetaan di lapangan.

‘’Data di kantor kami tidak lengkap mengenai lokasi kawasan Jeringo yang dipermasalahkan, sehingga kami minta kerjasamanya yang baik dalam menyelesaikan masalah ini,’’ kata salah seorang pejabat BPN Lotim, Burhanuddin di lokasi UPT Jeringo, Rabu (26/6).

Hadir dalam kesempatan itu, Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (STT) Lotim, H Sirman, Bakesbangpoldagri, Kabag Tata Pemerintahan, H Najamudin, Camat Suele, H Rifaan, Kades Puncak Jeringo, Akhirudin, pihak anggota TNI dan salah satu Yayasan yang mengklaim memiliki lahan itu.

Sekda Lotim, H Usman Muhsan dalam pengarahannya mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini semata-mata untuk mengkroschek di lapangan terkait masalah lahan UPT Jeringo yang diklaim oleh anggota TNI, Yayasan dan warga, terhadap adanya sertifikat tanah yang diterbitkan BPN sebanyak 72 sertifikat.

‘’Paling tidak dengan kroschek ini, nanti akan kelihatan dimana lokasi lahan yang diklaim itu, apakah masuk lokasi kawasan atau tidak. Setelah ditemukan lokasi lahan itu, baru kita carikan solusi penyelesaiannya,’’ katanya.

Usman Muhsan menjelaskan, dalam sertifikat yang sebelumnya diklaim ada milik yayasan, tapi kenyataannya masih dalam milik perorangan (personal). Sehingga hal ini harus dilihat lebih jelas lagi asal mula tanah itu dibeli dari mana hingga dikeluarkan sertifikat oleh BPN. Karena, bila mengatakan milik yayasan, tentunya ada bukti yang kuat. Jangan sampai milik pribadi yang mengatasnamakan yayasan, agar semua pihak tidak dirugikan dari permasalahan ini. Hal ini tentu tidak diperbolehkan.

‘’Kami minta BPN, TNI dan Dinas STT untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga bisa terungkap yang sesungguhnya. Dan saya minta kepada mantan Kades Perigi, Darwati untuk menjelaskan titik lokasi lahan yang diklaim TNI dan yayasan itu dengan mengacu pada bukti di lapangan,’’ pintanya.

Di tempat yang sama, Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Lotim, H Najamudin mempertanyakan kepada mantan Kades Perigi, Darwati mengenai lokasi lahan milik Pemda Lotim, tapi Darwati tidak mengetahui persis lokasi lahan milik Pemda itu. Karena, lahan milik Pemda itu rencananya nanti akan menjadi ganti rugi lahan milik TNI yang menjadi lokasi lahan UPT Jeringo saat ini.

Mantan Kades Perigi, Darwati mengatakan, sesuai data yang dipegang, lokasi lahan milik 17 anggota TNI yang berjumlah 17 hektare itu, lokasinya ada di Elak-Elak, Perepek dan Lendang Bedurik, dengan keterangan garapan. Kemudian tahun 2002 dibuka jalan dan tahun 2007 dibuatkan SPPT.

Pada aat relokasi warga UPT Jeringo berlangsung, masyarakat tidak mau ke atas menempati lahan yang ada, malah mencari lokasi di bawah yang dimiliki oleh anggota TNI. ‘’Saya memegang data, maka apa yang saya sampaikan sesuai dengan data yang Dimiliki,’’ terang Darwati yang amini semua anggota TNI yang mengakui memiliki lahan di UPT Jeringo itu.

Sementara itu, Camat Suele, H Rifaan meminta masalah ini harus diselesaikan agar nanti tidak ada yang dirugikan. Mereka yang mengklaim memiliki lahan dengan dikuatkan sertifikat lahan, harus diserahkan kepada pemiliknya agar lebih jelas. ‘’Masalah ini harus diselesaikan dengan cara duduk bersama, tidak mengedepankan dan mempertahankan ego masing-masing. Dari dulu kami sudah mengusulkan masalah klaim lahan ini segera diselesaikan agar warga UPT tidak dirugikan,’’ katanya.(sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *