Banyak Perusahaan di KLU Tak Punya PP dan PKB

KLU,Lomboktoday.co.id – Setidaknya Puluhan perusahaan swasta dengan berbagai jenis unit usaha di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diketahui tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja bersama (PKB) sebagai perangkat legal yang mengatur tanggung jawab, hak dan kewajiban setiap perusahaan kepada semua karyawan.

“Banyak perusahaan swasta di daerah ini yang tidak memiliki PP. 70 persen diantaranya sektor pariwisata. Akan kita prioritaskan penyelesaiannya melalui sosialisasi agar semua prusahaan yang memperkerjakan karyawan diatas 10 orang, segera membuat PP,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan KLU, Artadi. S sos. I, kepada wartawan Kamis (1/8).

Dikatakannya, dalam rentang beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan pernah mengajukan pembuatan PP, hanya saja dilakukan secara sepihak, dimana saat proses pembuatan tidak dengan melibatkan langsung perwakilan karyawan.

“Berdasarkan regulasi, PP harus disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan karyawan. Selanjutnya didaftarkan ke disnaker sebagai laporan sekaligus sebagai acuan penyelesaian sengketa jika terjadi dibelakang hari. Disamping menyangkut ketentuan item lainnya, seperti jam kerja, besaran upah dan lain-lain,” paparnya.

Menurut Artadi, pihaknya tidak akan menerima pendaftaran PP atau PKB yang diajukan pemilik perusahan jika dalam proses pembuatannya tidak atas kesepakatan pihak pekerja dan perusahaan, karena UU ketenagakerjaan tidak memperbolehkan cara tersebut (tidak melibatkan karyawan-red).

“Selama tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita tidak akan melayani pengajuan pembuatan pp jika tidak melibatkan karyawan,”sambungnya.

Banyaknya perusahaan yang tak memiliki PP atau PKB tersebut diakui Artadi, belum sepenuhnya dapat diawasi karena pihaknya belum memiliki tenaga pengawas khusus ketenagakerjaan yang bersertifikasi.

Sementara Pihak Disnaker sendiri baru dapat mengusulkan beberapa tenaga pengawas pada tahun ini yang khusus bertugas mengontrol sekaligus menindak perusahaan yang tidak menjalankan aturan. DNU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *