KLU, LOMBOKTODAY.CO.ID – Adanya rencana ekspansi bisnis retail di bawah perusahaan Alfamart dan Indomaret yang akan meramaikan pasar ekonomi Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendapat penolakan. Penolakan tak hanya datang dari para pedagang kecil di daerah ini, namun juga dari sejumlah anggota DPRD KLU.
“Dampaknya harus dipertimbangkan. Jangan terlalu cepat mengeluarkan izin. Karena secara tidak langsung masuknya bisnis retail dengan modal besar akan mematikan ekonomi kerakyatan di KLU,” tegas anggota DPRD KLU, Djekat Demung, kepada Lomboktoday.co.id, Sabtu (17/8).
Dikatakannya, masuknya Alfamart dan Indomaret ke KLU, sama artinya menggiring masyarakat KLU ke sistem pasar kapitalis, yang pada akhirnya akan menutup peluang usaha bagi ekonomi kerakyatan yang selama ini dijalani masyarakat.
“Katanya ingin membangkitkan ekonomi berbasis kerakyatan, tapai kalau mereka (bendera Alfamart dan Indomaret, Red) dibiarkan masuk ke KLU, itu sama juga tidak ada artinya. Tentu dengan sistem pasar dan modal yang lebih besar, pedagang kecil tidak akan mampu bersaing,” katanya.
Hal yang sama juga ditegaskan anggota DPRD lainnya, Ardianto. Menurutnya, dengan masuknya perusahaan Alfamart dan Indomaret ke KLU, akan mengurangi peluang bisnis bagi para pedagang kecil yang notabene bermodal kecil.
“Harus diingat, kita masih dalam tahap membangun, termasuk percepatan peningkatan di bidang ekonmi kerakyatan. Kita minta pemerintah tidak terburu-buru untuk merespon permohonan izin yang diajukan pihak perusahaan, jika sekiranya itu sudah dilakukan,” paparnya.
Dikatakannya, saat ini sektor usaha kecil dan menengah sedang dipacu progresnya dan merupakan prioritas pembinaan Pemda. “Ini soal komitmen Pemda untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kecuali setelah peredaran uang masyarakat sudah tinggi, kehadiran bisnis retail mungkin tidak menjadi persoalan,” ucapnya.
Penolakan juga datang dari para pedagang kecil di daerah ini. Menurut mereka, dengan modal yang minim, mereka tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan besar tersebut. Terlebih harga dan barang yang ditawarkan jauh lebih bervariasi dan murah.
“Pokoknya kami menolak kalau perusahaan itu masuk ke KLU, bila perlu kami langsung datangi bupati,” cetus sejumlah pedagang di kawasan terminal Tanjung.(DNU)
