Giliran Kades Tolak Data Korban Gempa

KLU,Lomboktoday.co.id – Klaim jumlah korban gempa yang dirilis pemerintah daerah Lombok utara Per-tanggal 19 Juli lalu terus menuai pro kontra, setelah mendapat sorotan dewan, kini giliran sejumlah Kepala Desa menyampaikan penolakannya sekaligus mendesak pendataan ulang terhadap hasil validasi data jumlah korban versi Pemda tersebut.

“Intinya kami menolak data hasil validasi yang dirilis Pemda. Karena jumlah yang disebutkan jauh berbeda dengan data kerusakan sementara yang pernah di publikasi oleh pihak BPBD dan beberapa LSM sebelumnya,” tandas Kepala Desa Sokong, Rifsah, saat dikomfirmasi lomboktoday, Jumat kemarin.

Rifsah juga menegaskan Ia dan beberapa Kepala Desa serta sejumlah elemen masyarakat mengancam akan menggelar aksi pengerahan masa jika pemerintah setempat tidak segera mersepon apa yang menjadi tuntutan mereka.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Tegal Maja, Thamrin, menurutnya, jumlah keruskana didaerahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan apa yang diklaim Dinas PU dan Bappeda. Sebelumnya jumlah kerusakan di desa yang terletak di kawasan perbukitan kecamatan tanjung itu tercatat sebanyak 400 unit rumah dengan kategori Rusak Berat (RB). Namun menciut jauh lebih sedikit.

“Dulu berdasarkan data sementara BPBD, TNI dan sejumlah LSM yang terlibat dalam prsoes awal pendataan menemukan total kerusakan mencapai 400 unit, itu yang masuk kategori rusak berat, tapi belakangan menurut hasil validasi pemda justru turun menjadi hanya 40 unit rumah. Saya tidak tahu apa penyebab perubahan data itu,” katanya.

Terpisah, kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) KLU, Ir. Nanang Matalata, menegaskan, data yang dikantongi pemda sudah melalui proses validasi oleh tim. Sementara saat disinggung terkait adanya pro kontra atau penolakan atas data hasil validasi tersebut. pihaknya mengaku tetap mengakomodir apa yang menjadi tuntutan warga.

“Penanganannya kan tidak bisa sekaligus, tentu dilakukan bertahap. Akan ada perbaikan data ke depan. Kita berharap semua elemen mendukung langkah awal pemda ini,” tandasnya.

Penolakan hasil validasi data tim bentukan Bupati itu. Disepakati dalam rapat 8 Kepala Desa tanggal 20 Agustus lalu. Mereka diantaranya, Kepala Desa Tanjung, Kepala Desa Sokong, Kepala Desa Jenggala, Kepala Desa Tegal Maja, Desa Medana, Desa Sigar Penjalin, Desa Bentek, dan kepala Desa Gondang. DNU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *