Pemprov NTB Beri Keringanan Pembayaran BBNKB dan PKB

Kerjasama Dispenda NTB dengan Lomboktoday.co.id

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Ini kabar gembira bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) yang ada di wilayah Lombok Tengah khususnya dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya.

MOBIL SAMSAT KELILING

MOBIL SAMSAT KELILING

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB di bulan September ini mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Kantor UPTD PPDRD dan SAMSAT Lombok Tengah, Muhammad Ikwan, SH, MM, mengatakan, sesuai Peraturan Gubernur NTB No.24 Tahun 2013 tentang Pemberian Keringanan Atas Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana pada pasal 2 dijelaskan bahwa pemberian keringanan BBNKB dan PKB ini meliputi; pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya (BBN II), pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

MOBIL SAMSAT KELILING

MOBIL SAMSAT KELILING

Selain itu, pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berupa; pembebasan PKB yang telah melampui 5 (lima) tahun atau kedaluarsa, memberikan keringanan sebesar 50 persen dari tunggakan PKB sampai dengan 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan, memberikan keringanan sebesar 45 persen dari tunggakan PKB sampai dengan 4 (empat) tahun termasuk tahun berjalan, memberikan keringanan sebesar 40 persen dari tunggakan PKB sampai dengan 3 (tiga) tahun termasuk berjalan, dan memberikan keringanan sebesar 30 persen dari tunggakan PKB sampai dengan 2 (dua) tahun termasuk tahun berjalan.

‘’Kebijakan pemberian keringanan BBNKB dan PKB ini berlaku efektif mulai dari hari ini, Rabu (18/9) hingga 31 Desember 2013 mendatang,’’ kata Muhammad Ikwan didampingi Kasubag Tata Usaha Kantor UPTD PPDRD dan SAMSAT Lombok Tengah, Husni kepada Lomboktoday.co.id di kantornya, Rabu (18/9).Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2011 tentang pajak PKB dan BBNKB, kata Ikwan, besaran tarif PKB meliputi; 1,5 persen untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor, 1 persen untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, 0,5 persen untuk Kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Lembaga Sosial, Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, serta 0,2 persen untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

SIBUK: Kasubag Tata Usaha Kantor UPTD PPDRD dan SAMSAT Lombok Tengah, Husni terlihat sibuk bekerja.

SIBUK: Kasubag Tata Usaha Kantor UPTD PPDRD dan SAMSAT Lombok Tengah, Husni terlihat sibuk bekerja.

Sedangkan besaran tarif BBNKB meliputi; Penyerahan Pertama sebesar 15 persen dari NJKB, Penyerahan Kedua dan seterusnya sebesar 1 persen dari NJKB. ‘’Khusus untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang tidak menggunakan Jalan Umum Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut; Penyerahan Pertama sebesar 0,75 persen dari NJKB, Penyerahan Keduan dan seterusnya sebesar 0,075 persen dari NJKB,’’ ungkapnya.

Ikwan menjelaskan prosedur pembayaran PKB dan BBNKB yakni  pendaftaran di Kepolisian SAMSAT, penetapan besaran Pajak Kendaraan oleh petugas Dispenda, Pencetakan Notice Pajak oleh petugas Dispenda, dan pembayaran di kasir.

Sedangkan persyaratannya; Untuk Pergantian STNK dan Plat Nomor Kendaraan 5 Tahun syaratnya harus ada BPKB Asli, STNK Asli, KTP Asli, Notice Pajak Tahun Terakhir, Gosokan Mesin dan Rangka. Untuk Kendaraan Baru harus mengisi blanko formulir di Kepolisian, Faktur Pembelian, KTP Pemilik Kendaraan, Gosokan Mesin dan Rangka. Begitu juga untuk Balik Nama, harus ada BPKB Asli, KTP Pembeli, dan STNK Asli. Sementara untuk rubah bentuk atau rubah warna, syaratnya harus ada BPKB Asli, KTP, STNK Asli dan Surat Keterangan Bengkel.

NGANTRE: Suasana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sedang ngantre cek fisik

NGANTRE: Suasana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sedang ngantre cek fisik

Dasar hukum pelaksanaan pungutan ini sesuai UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Permendagri No.24/2013 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri No.29/2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, Perda No.1/2011 tentang Pajak Daerah, Perda No.10/2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, Peraturan Gubernur No.14/2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, Peraturan Gubernur No.2/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.1/2011, Peraturan Gubernur No.17/2012 tentang Pemberian Keringanan Tarif BBNKB untuk Penyerahan Pertama.

Selain itu, Peraturan Gubernur NTB No.24/2013 tentang Pemberian Keringanan atas Pembayaran BBNKB dan PKB, Keputusan Gubernur No.551/2011 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Gubernur NTB kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah NTB untuk Penandatanganan Surat Keputusan atas Keberatan yang diajukan, Keputusan Gubernur No.562/2011 tentang  Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur NTB kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah NTB dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh permohonanan keringanan pajak.

NYAMSAT: Suasana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor saat nyamsat di SAMSAT DRIVE THRU Kopang.

SAMSAT DRIVE THRU: Suasana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor saat nyamsat di SAMSAT DRIVE THRU Kopang.

Adapun program terobosan yang dilakukan diantaranya; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) PNS melalui diklat, bintek dan pembinaan langsung. Pengembangan layanan dengan cara meningkatkan jumlah beban tugas dan tuntutan untuk harus memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat kepada wajib pajak melalui SISTEM ONLINE. Kerjasama/Koordinasi/Konsolidasi melalui peningkatan kerjasama dengan pihak mitra seperti melaksanakan OPGAB dalam menjaring tunggakan pembayaran pajak dan penyampaian surat teguran langsung kepada wajib pajak.

Disamping itu, penyedian sarana dan pemberian pelayanan dengan cepat dan mudah berupa SAMSAT DRIVE THRU dan sitem jemput bola melalui MOBIL SAMSAT KELILING. Serta pemberian keringanan kepada wajib pajak sesuai Peraturan Gubernur NTB No.24/2013 tentang Pemberian Keringanan atas Pembayaran BBNKB dan PKB yang mulai berlaku sejak tanggal 18 September hingga 31 Desember 2013 mendatang.(AR)

1 Komentar

  1. noviantiWednesday, 11 December 2013 at 05:43Reply

    Kemarin tanggal 5 oktober 2013 saya bayar pajak mobil sebesar 780.000, dan mau balik nama, plat mobil saya lombok tengah. Saya dianjurkan balik nama oleh petugas samsat mataram,krn disana tempat saya bayr pajak kemarin. Berkas kendaraan saya sjdah saya ambil dilbk tengah, untuk kelerluan balik nama. Saya kesamsat mataram,membawa berkas kendaraan saya dan membeli formulir sebesaf 75.000,. Tetapi kata petugasnya harus bayar pajak kendaraan lagi. Sedangkan saya sudah bayar di tanggal 5 0ktober 2013. Karena ini mutasi satu provinsi, apakah kita bayar pajak dobel ditahun yang sama. Yang saya tanyakan, kenapa kita disuruh bayar pajak lagi,sedangkan ini satu provinsi.

Leave a Reply