Kepengurusan Forum CSR NTB Dikukuhkan Gubernur

ilustrasi CSR/lomboktoday.co.id

MATARAM, Lomboktoday.co.id –  Forum CSR – Kesos Provinsi NTB periode 2012-2015 sudah bisa mulai bekerja. Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, mengukuhkan kepengurusan Forum ini, Senin (30/9), di Hotel Grand Legi Mataram.

DIKUKUHKAN: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi mengukuhkan pengurus Forum CSR-Kesos Provinsi NTB periode 2012-2015.
DIKUKUHKAN: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi mengukuhkan pengurus Forum CSR-Kesos Provinsi NTB periode 2012-2015.

Forum Corporate Social Responsibility (CSR) – Kesejahteraan Sosial (Kesos) Provinsi NTB, merupakan wadah untuk mengelola program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di NTB. Selain akan mengelola program-program tanggungjawab sosial perusahaan pada sekitar 21 BUMN yang ada di NTB, Forum ini juga akan memaksimalkan program-program CSR dari perusahaan swasta dan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi berharap agar pengurus Forum CSR – Kesos NTB dapat bekerja maksimal. Keberadaan Forum diharap pula bisa turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB, terutama yang selama ini belum mendapatkan akses pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemda NTB memahami bahwa beberapa perusahaan selama ini sudah menyalurkan dana CSR ke dalam berbagai bidang. Namun dengan adanya Forum ini, diharapkan program tanggung jawab sosial perusahaan lebih terarah demi mengangkat taraf hidup masyarakat NTB.

“Saya sendiri menjadi saksi selama lima tahun memimpin NTB, bahwa sebelum ada Forum ini pun sektor swasta sudah banyak berbuat dan berkontribusi membantu Pemerintah untuk pembangunan NTB ini. Kalau sebelum ada Forum ini, dunia usaha dan sektor swasta sudah berkontribusi, tentu dengan adanya Forum ini semangat yang sudah ada dapat lebih meningkat lagi berlipat ganda ke depan,” katanya.

Keberadaan Forum, papar Gubernur Majdi, diharapkan dapat mendorong pemerataan program CSR BUMN dan sektor swasta kepada masyarakat NTB secara umum, dan sekaligus meminimalisir tumpang tindih sasaran program.

“Misalnya, Bank Indonesia punya program pemberdayaan petani di satu Desa di Lombok Tengah, maka BUMN lainnya bisa menyalurkan program CSR ke Desa lainnya,” katanya.

TEKEN BERITA ACARA: Sejumlah perusahaan menandatangani Berita Acara.
TEKEN BERITA ACARA: Sejumlah perusahaan menandatangani Berita Acara.

Menurut Gubernur Majdi, dengan keberadaan Forum CSR – Kesos Provinsi NTB ini diharapkan perkembangan dunia investasi dan pertumbuhan sektor swasta dan dunia usaha, dapat dirasakan manfaatnya juga oleh masyarakat NTB secara umum.

Forum CSR – Kessos Provinsi NTB diketuai oleh Zainul Aidi, seorang profesional muda NTB. Ia juga pernah menjadi anggota KPUD NTB dan pernah menjabat pula sebagai Direktur Utama PT Gerbang NTB Emas (GNE), perusahaan daerah milik Pemda Provinsi NTB.

Usai dilantik menjadi Ketua Forum, Zainul Aidi mengatakan, NTB merupakan daerah ke 10 yang sudah membentuk Forum CSR – Kessos. Semangat pembentukan Forum adalah untuk menjaga hubungan dan keseimbangan dunia usaha dengan masyarakat sekitar dan masyarakat NTB pada umumnya.

“Lingkungan sosial yang sehat dan jauh dari masalah-masalah sosial tentu akan berdampak pada iklim yang sehat juga bagi dunia usaha,” katanya.

Menurut Zainul Aidi, program yang harus segera dilakukan Forum saat ini adalah berkoordinasi, singkronisasi, dan fasilitasi terhadap program-program CSR yang ada di perusahaan BUMN, maupun di sektor swasta dan dunia usaha.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) NTB dan Dinas Sosial NTB, hingga saat ini baru sekitar 9,5 persen dunia usaha di NTB, yang melaporkan program CSR mereka. Ini pun belum dipilah-pilah jenis CSR apakah program fisik, lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat.

“Forum ini akan menjadi wadah yang baik sehingga program-program CSR bisa lebih terarah dan bisa dirasakan masyarakat NTB secara luas,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Kemitraan Dunia Usaha Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, Dr Hariyanto, M.Si mengatakan, tanggung jawab sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility) selalu menjadi isu sentral yang gencar dilakukan oleh perusahaan, baik kecil, menengah, maupun besar. CSR dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan masyarakat.

TEKEN BERITA ACARA: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi saat menandatangani Berita Acara.
TEKEN BERITA ACARA: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi saat menandatangani Berita Acara.

Hal ini dirasa sangat penting, kata Hariyanto yang hadir dalam kesempatan itu mewakili Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial RI, Asep Sasa Purnama, M.Si, mengingat perusahaan disamping untuk terus menjaga eksistensi dan keberlanjutan untuk memburu keuntungan (profit), tapi juga harus memberikan konstribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

‘’Sesuai dengan konsep triple bottom line perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (TJSDU) atau CSR dalam perspektif pekerjaan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau keinginan, kemampuan dan komitmen dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan atau memecahkan masalah sosial atas dasar inisiatifnya sendiri,’’ katanya.

Dijelaskannya, setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan para stakeholder-nya. Fakta telah membuktikan bahwa masyarakat lebih menyukai apabila perusahaan berkomunikasi dengan mereka dan memberikan konstribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Merujuk UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, lembaga dan dunia usaha untuk berperan aktif. Karena itu, pihaknya berupaya membentuk Forum CSR Kessos, baik di pusat maupun provinsi di seluruh Indonesia. Ini dimaksudkan sebagai jembatan antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas penanganan kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku, korban bencana, korban bencana tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ia mencontohkan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, rumah tidak layak huni (RTLH), yang dilaksanakan melalui pola bedah kampung merupakan model pengembangan yang selama ini dilaksanakan. Disamping merehabilitasi rumah tidak layah huni, juga mendorong semangat gotong royong atau nilai-nilai kesetiakawanan sosial dengan bantuan Rp10 juta per unit rumah yang diharapkan hasilnya bisa berlipat ganda. Artinya, disamping merehab/membangun rumah yang sangat besar fungsinya bagi keluarga, bedah kampung juga dapat memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di kampung tersebut.

‘’Pada tahun 2013 ini, Kementerian Sosial mendapat penugasan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin), sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi beban rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras serta upaya penanggulangan kemiskinan,’’ ungkapnya.

Upaya dan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan saat ini, telah banyak dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Namun demikian, dari data yang ada, jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi yakni sekitar 28,59 juta orang (11,66 persen) dari total penduduk Indonesia dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih sangat kompleks di satu pihak, di pihak lain potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) masih harus terus dibudayakan dan didayagunakan.

‘’Kami berharap dengan pengukuhan pengurus Forum CSR ini dapat meningkatkan peran aktif dunia usaha secara konkrit dalam penanganan masalah sosial dan forum-forum dialog CSR bidang kesejahteraan sosial dapat semakin meningkat dan lebih mengarah pada pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,’’ ujarnya.

Adapun pengurus Forum CSR-Kesos Provinsi NTB periode 2012-2015, Dr TGH M Zainul Majdi bertindak sebagai Pembina Utama dan didamping 14 orang Pembina diantaranya; Patompo Adnan LC, H Bustam, Dr H Rosiady Sayuti, Chairul Mahsul, L Bayu Windya, TGH Mahally Fikri, Barry Djadid, Yudistira Chapriyadi, Faurani, Dr Ahmad Zaini, Andi Hadianto, L Rizvi, Dr Sadikin Amir, dan HM NS Kasdiono.

Bertindak selaku Pengawas Utama Drs Bachrudin, M.Pd didampingi enam orang Pengawas diantaranya; H Hendro Kartiko, Hj Putu Sellyandayani, I Gusti Lanang Putra, Alamsyah M Tahir, HL Ahmad Zaeni, dan H Sofwan. Sedangkan Ketua diduduki oleh Zainul Aidi, Dra Hj Siti Hilmi (Wakil Ketua I), Bing Gianto (Wakil Ketua II), Sektetaris diduduki Dede Mulyadi AK.S, Muharrar Iqbal (Wakil Sekretaris I), L Iswandi Athar (Wakil Sekretaris II), Bendahara diduduki Dra Ummy Hanik, MK, Sulistyawati (Wakil Bendahara), Siswandi (Ketua Bidang Keanggotaan), Moh Fauzi (Wakil Ketua Bidang Keanggotaan), dan anggota-anggota yakni HM Sulthan dan Samsul Hadi.

Yang menduduki Ketua Bidang Data & Informasi adalah Ni Nyoman Sariani, H Hadi Irfan Zahidi (Wakil Ketua Bidang Data & Informasi) dan sebagai angota-anggota yakni Hikayat, Makruf, Khaeril Anwar, Khaidirrusli, Gunarjon, Mawardin. Ketua Bidang Humas & Publikasi diduduki oleh Joko Tri Ubaya Sakti, Agung Tri Wibowo (Wakil Ketua Bidang Humas & Publikasi), dan sebagai anggota-anggota yakni Febrianto Putra, Dedi Supiandi, Johari, Dial Anugrah, Ahmad Farabi. Ketua Bidang Perencanaan Program diduduki oleh Himni, Rossi Maunofa Hidayat (Wakil Ketua Bidang Perencanaan Program) dan sebagai anggota-anggota yakni Humam Balya, Elly Mahmudah.

Ketua Bidang Litbang & Diklat diduduki oleh Dr IG Lanang Patra Tanaya, Jamiluddin (Wakil Ketua Bidang Litbang & Diklat) dan sebagai anggota-anggota yakni Abdullah Wildan, Reni Anggraeni. HM Yusuf menduduki Ketua Bidang Penggalangan Bantuan & Implementasi CSR, dr Anurman Huda (Wakil Ketua Bidang Penggalangan Bantuan & Implementasi CSR) dan sebagai anggota-anggota yakni Putu Thedy Suryadi Putra, Iwan Risdianto, Nur Intan, Amrullah, Ady Susilo, Sri Purwatiningsih, Edy Sarjana Muis, Cepi Setiawan, L Kukuh Atmadi dan Muhaji.

Ketua Bidang Hukum & Advokasi diduduki oleh M Sailan, L Martayadi (Wakil Ketua Bidang Hukum & Advokasi) dan sebagai anggota-anggota yakni M Ainul Rofikin Sofyan dan Silahudin. GRA/AR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *