Perhatian Pusat untuk MP3EI Koridor V Masih ‘Jomplang’

BPPD NTB: Para anggota BPPD NTB pose bersama rombongan tim pemantauan implementasi UU No 10 Tahun 2009 tentang pariwisata di halaman Sekretariat Bersama Asosiasi Pariwisata NTB.(Foto: Sigit SL/Lomboktoday.co.id)
BPPD NTB: Para anggota BPPD NTB pose bersama rombongan tim pemantauan implementasi UU No 10 Tahun 2009 tentang pariwisata di halaman Sekretariat Bersama Asosiasi Pariwisata NTB.(Foto: Sigit SL/Lomboktoday.co.id)
BPPD NTB: Para anggota BPPD NTB pose bersama rombongan tim pemantauan implementasi UU No 10 Tahun 2009 tentang pariwisata di halaman Sekretariat Bersama Asosiasi Pariwisata NTB. (Foto: Sigit SL/Lomboktoday.co.id)

MATARAM, Lomboktoday.co.id– Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Awanadhi Aswinabawa, mengakui ketidakadilan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan anggaran kepada provinsi-provinsi yang masuk Koridor V dalam MP3EI, yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT.

Pernyataan itu disampaikan Awan, Senin (21/10), ketika menjawab berbagai pertanyaan rombongan Tim Pemantau UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang berasal dari DPR RI, ketika berkunjung ke Sekretariat BPPD NTB, terdiri dari Tanti Sumartini (Kepala Bagian Pemantauan Pelaksanaan UU), Kusdinar (Pemantau Pelaksanaan UU), Bagus Prasetyo (Perancang UU), dan Atisa Praharini (Perancang UU), yang sedang mengumpulakan data dan informasi implementasi UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

‘’Meskipun sama-sama masuk dalam koridor lima, yang pembangunan daerahnya difokuskan untuk menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, namun perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di tiga provinsi terkesan masih ‘jomplang’ (tidak berimbang),’’ kata Awan.

Menurutnya, semua pembangunan infrastruktur pariwisata masih terpusat di Bali, yang dari sisi infrastruktur bahkan sudah berlebihan. Sementara Provinsi NTB dan NTT masih sangat minim perhatian.

Demikian juga soal direct fligt (penerbangan langsung), antara Bali dan NTB perbedaannya masih terpaut jauh. Dimana penerbangan langsung dengan tujuan Jakarta – Bali, per hari bisa mencapai 80 kali. Sementara Jakarta ke Lombok hanya 8 (delapan) kali saja.

‘’Akibatnya, harga tiket penerbangan Jakarta – Bali menjadi murah karena banyak pilihan. Sedangkan yang tujuan Lombok harga tiketnya ‘selangit’ (mahal),’’ beber Awan.

Untuk itu, melalui tim pemantau yang sedang mengumpulakan data dan informasi implementasi UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pihaknya menaruh harapan besar agar pemerintah pusat kedepan membuat regulasi (aturan) yang bisa berpihak kepada daerah-daerah wisata yang memang paling membutuhkan bantuan berbagai sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Provinsi NTB yang terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil, terdapat sekitar 2.800 kilometer garis pantai yang menyimpan potensi pantai-pantai yang indah dan cantik. Selain itu juga terdapat dua gunung tinggi, Rinjani di Lombok, dan Tambora di Sumbawa, dengan berbagai keindahannya, ditambah keragaman seni budaya, aneka kerajinan, serta berbagai kuliner tradisionalnya, merupakan potensi pariwisata yang tidak kalah menariknya dengan Bali.

‘’Bagaimanapun indahnya, kalau tidak didukung dengan aksesbilitas yang memadai, semua itu tentu menjadi sia-sia,’’ jelas Awan, yang pada kesempatan itu juga didampingi oleh unsur anggota BPPD NTB lainnya, diantaranya; I Gusti Lanang Patra (PHRI NTB), Halus Mandala (Akademisi), L Fatwir Udzali (HPI NTB), H Abdus Syukur (Media), dan lainnya.

Namun demikian, BPPD NTB sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah daerah untuk melakukan pencitraan dan promosi pariwisata, akan terus berjuang untuk menarik sebanyak-banyaknya arus kunjungan wisatawan ke NTB. Termasuk menjalin koordinasi dengan Pemprov Bali, dalam hal ini para pelaku usaha wisatanya, agar juga mempromosikan wisata NTB kepada para wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali.

‘’Untuk mengembangkan pariwisata di NTB, kami fokus menggarap 3M, yaitu Marine (pantai dan laut), Mountain (Gunung), dan MICE (Meeting Incentive Convention, Exibition), plus seni dan budaya, serta kuliner dan kerajinan,’’ papar Awan.

Sementara itu, menghadapi berlakunya AFTA pada tahun 2016 mendatang, kesiapan SDM pariwisata juga menjadi perhatian serius asosiasi pariwisata dan para pelaku usaha wisata di NTB. Sehingga ketika peraturan itu sudah berlaku, SDM lokal tidak kalah bersaing dengan SDM dari berbagai negara lain.

‘’Asosiasi Pariwisata NTB seperti ASITA, PHRI, HPI, INCCA, ASTINDO, sejak jauh hari telah menyiapkan SDM-nya agar memiliki kualifikasi dan kompetensi melalui uji sertifikasi. Demikian juga para pelaku usaha wisata, semua sudah bersiap,’’ terang Awan.

Setelah mendengar secara langsung berbagai keluhan dan permasalahan kepariwisataan di NTB tersebut, Kepala Bagian Pemantauan Pelaksanaan UU, Tanti Sumartini, menyatakan, masukan-masukan itu akan menjadi atensi serius ketika pihaknya melakukan penyusunan regulasi, terkait implementasi UU tentang pariwisata.

‘’NTB sengaja kami pilih sebagai lokasi pemantauan, karena saat ini sektor pariwisatanya sudah sangat berkembang, dan menjadi daerah tujuan wisata favorit bagi para wisatawan,’’ pungkas Tanti.(GT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *