Lestarikan Desa Tradisional, NTB Butuh Perda

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta dihuni tiga suku besar, yaitu Suku SASAMBO (Sasak, Samawa dan Mbojo), tentu kaya dengan tinggalan seni dan budaya. Salah satunya adalah desa tradisional, yang keberadaannya kini terancam punah kalau tidak segera mendapat perlindungan, berupa aturan tertulis yang baku, seperti Perda (Peraturan Daerah).

‘’Seperti beberapa desa tradisional yang ada di berbagai wilayah Pulau Lombok. Atas nama modernisasi, rumah-rumah tradisional itu sekarang mulai berubah bentuk menjadi bangunan semi permanen,’’ kata Drs HL Fatwir Udzali, M.Pd, anggota BPPD NTB dari unsur Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Rabu (23/10).

Tidak hanya itu, sebut Mamiq Wir, sapaan akrabnya, keberadaan fasilitas publik seperti sekolah, maupun sarana kesehatan di lingkungan rumah tradisional, meskipun itu sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, juga tidak tepat. Karena dapat menghilangkan kesan tradisional.

‘’Ketika promosi, kita menggebu-gebu menjelaskan berbagai keunikan seni dan budaya Lombok maupun Sumbawa, termasuk keberadaan desa-desa tradisional, dengan harapan dapat menarik minat kunjungan wisatawan. Namun kenyataannya, para turis jadi kecewa, karena mereka tidak melihat apa yang telah dipromosikan tersebut,’’ ujar Mamiq Wir.

Menurutnya, sah-sah saja, akibat dari peningkatan ekonomi, masyarakat kemudian ingin membangun rumah yang lebih bagus, dan memiliki sejumlah peralatan modern seperti televisi, antene parabola, sound system, audio visual, dan lainnya.

‘’Tetapi membangun rumah, atau pameran peralatan modern itu kan tidak mesti di areal lingkungan rumah tradisional, yang notabene menjadi ‘jualan utama’ untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Kalau semua bangunan sudah bercorak modern, lantas apa lagi yang bisa menarik tamu datang?,’’ ucap Mamiq Wir setengah bertanya.

Diakui mantan Ketua HPI NTB ini, beberapa desa tradisional, masyarakatnya memang ada awig-awig (hukum adat) yang mengatur tentang jumlah rumah dan bangunan yang ada di suatu desa adat. Namun, karena masyarakat juga berdiam di desa tersebut, maka intervensi modernitas tentu tak dapat dihindari.

Kalau ada Perda yang mengatur secara khusus tentang desa tradisional, maka aturan itu diyakini bisa melindungi dan melestarikan berbagai peninggalan sejarah dan bangunan tradisional yang ada di lingkungan desa adat.

‘’Anggap saja bangunan rumah tradisional miliknya itu adalah kantor, yang akan didatangi untuk bekerja setiap hari. Sementara untuk rumah pribadi dibangun diluar kawasan desa adat,’’ saran Mamiq Wir.(GT)

Kirim Komentar

Leave a Reply