Diperlukan Komitmen Bersama untuk Perkuat Integritas di Daerah

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Mulai munculnya upaya reformasi birokrasi, rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,  serta inisiatif bagi terwujudnya informasi terbuka yang dilakukan pihak Pemprov NTB,  kiranya dapat dijadikan momentum bersama  bagi pilar-pilar bangsa lainnya untuk mulai memperkuat integritas di daerah.

Karena itu, sejumlah elemen daerah di NTB didorong untuk mulai mengambil inisiatif bagaimana memperkuat integritas pada lingkungan aktivitasnya masing-masing.

“Kita harus mengambil posisi untuk  memperluas komitmen bersama memperkuat pilar integritas di daerah, sebagai prasyarat berkembangnya demokrasi yang bersih dan sehat, serta output layanan publik yang bisa lebih memuaskan masyarakat. Saya kira itu adalah sikap yang tepat untuk mengapresiasi apa yang sudah dimulai oleh Pemerintah Daerah,” kata aktivis transparansi, Ervyn Kaffah, dalam Diskusi Terbatas mengenai “Demokrasi dan Kesejahteraan”, di Mataram, Jumat (25/10).

Ervyn yang juga Sekjen FITRA NTB ini menegaskan, jika ingin memetik buah capaian yang lebih berdampak luas, Integritas harus dikembangkan di semua lini di daerah. Sejumlah elemen daerah yang diharapkan untuk mulai ikut berbenah antara lain di sektor usaha, sejumlah institusi penegak hukum yang bertugas memberi  layanan penegakan hukum, keadilan dan keamanan, serta yang tak kalah pentingnya di sektor politik.

Ia mengatakan, sejumlah Asosiasi Usaha seperti Kadin, Gapensi, dan lainnya diharapkan dapat menjadi motor penggerak agenda memperkuat integritas di sektor usaha.  Hal ini dapat dimulai dengan mulai mengembangkan dorongan  bagi terciptanya iklim usaha yang bersih dan bebas dari suap.

“Jadi bisa dimulai dengan memperluas kesepakatan diantara para pelaku usaha sendiri mengenai aspek etika bisnis yang sehat dan legal,” katanya.

Di sektor hukum, Ervyn menilai reformasi hukum sejauh ini memang baru mulai berjalan di tingkat pusat, sementara di daerah belum terlihat adanya sebuah design yang disusun bersama sebagai panduan dalam melakukan pembenahan.

“Hal ini memang cukup masuk akal jika kita meniliknya dari sisi kelembagaan hukum yang hirarkis, namun rakyat sudah terlalu lama menunggu. Perlu kreativitas para penegak hukum dan stakeholder hukum di daerah untuk mengambil inisiatif. Misalnya  bagaimana institusi penegak hukum  seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di NTB  menyusun semacam design  bersama untuk mendorong reformasi hukum di daerah,” katanya.

Ia berharap asosiasi-asosiasi profesi seperti Peradi, KAI, dan Ikadin (pengacara dan advokat), Asosiasi Notaris, Asosiasi Akuntan, juga ikut memberikan perhatian pada penguatan integritas di kalangan profesi.

Lebih lanjut, Ervyn menilai bahwa saat ini sektor politik masih menghadapi pesimisme akibat masih buruknya pola pendanaan politik yang umumnya didominasi oleh sumber-sumber pendanaan yang belum bisa terklarifikasi keabsahannya, apakah berasal dari sumber-sumber yang sah, atau justru dikumpulkan dari praktek aprosiasi sumber daya publik.

“Kita berharap para politisi yang aktif di partai politiknya masing-masing juga mengambil posisi pada shaf (barisan) terdepan untuk memperkuat integritas. Sehingga ruang politik kita menjadi lebih sehat, bisa lebih merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas, dan mampu menghasilkan sejumlah kerangka kebijakan strategis yang sesuai harapan publik luas. Jelang Pemilu 2014 ini, saya kira adalah saat yang tepat untuk berbenah ,” pungkas Ervyn. LTD

Kirim Komentar

Leave a Reply