DPR Setujui RUU Provinsi Pulau Sumbawa

JAKARTA,Lomboktoday.co.id – DPR RI telah menyetujui usulan 65 RUU Pemekaran Daerah Otonomi Baru, terdiri dari 57 pemekaran Kabupaten dan delapan pemekaran Provinsi, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

“Enam puluh lima RUU ini, delapan di antaranya adalah usul pemekaran provinsi,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato penutupan masa sidang I DPR tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).

Selain PPS, tujuh calon Provinsi baru lainnya adalah Provinsi Tapanuli, Kepulauan Nias, Kapuas Raya, Bolaang Mongondow Raya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

“RUU ini akan segera dibahas mulai masa persidangan yang akan datang,” ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mendorong pembentukan otonom baru ini. Antara lain adalah faktor perbatasan daerah dengan negara lain, jumlah penduduk, potensi daerah dan potensi ekonomi.

“Memperpendek rentang kendali, aspek pertahanan, keamanan dan alasan historis, kultural dan budaya,” tutur Marzuki.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya terlebih dulu menunggu arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum membahas usulan pembentukan 65 Daerah Otonom Baru (DOB) bersama pihak DPR. Sebab, sampai sekarang pemerintah masih memberlakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah.

“Presiden belum mencabut itu (moratorium). Tapi DPR beralasan itu kan (moratorium) imbauan, bukan undang-undang. Sementara pemekaran ini kan (diatur) undang-undang,” kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, presentase keberhasilan DOB yang sudah terbentuk kecil. Sebanyak 70 persen di antaranya belum baik. Untuk itu, kata dia, 15 DOB yang baru disahkan tidak langsung menjadi otonom.

“Nanti pemilihan kepala daerah setelah 2015. Dulu kan enggak begitu, begitu disahkan langsung otonom. Itu perubahan yang kita ambil. Jadi tidak langsung otonom tapi dia mempersiapkan diri selama tiga tahun,” pungkas Gamawan. LTD

Kirim Komentar

Leave a Reply