Raja Denpasar IX: Sistem Demokrasi adalah Bentuk Pengingkaran Pancasila

FESTIVAL KERATON: Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, SH, Ketua Umum FSKN (Forum Silaturahmi Keraton Nusantara), yang juga Raja Ida Tjokorda Denpasar IX, ketika memberikan sambutan dalam jamuan makan malam Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean II, yang berlangsung di Kota Mataram.(Sigit SL/Lomboktoday.co.id)
FESTIVAL KERATON: Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, SH, Ketua Umum FSKN (Forum Silaturahmi Keraton Nusantara), yang juga Raja Ida Tjokorda Denpasar IX, ketika memberikan sambutan dalam jamuan makan malam Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean II, yang berlangsung di Kota Mataram.(Sigit SL/Lomboktoday.co.id)
FESTIVAL KERATON: Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, SH, Ketua Umum FSKN (Forum Silaturahmi Keraton Nusantara), yang juga Raja Ida Tjokorda Denpasar IX, ketika memberikan sambutan dalam jamuan makan malam Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean II, yang berlangsung di Kota Mataram. (Foto: Sigit SL/Lomboktoday.co.id)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Ketua Umum FSKN (Forum Silaturahmi Keraton Nusantara), Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, SH, menyatakan, sistem demokrasi yang kini berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan bentuk pengingkaran, sekaligus pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Ida Tjokorda Denpasar IX ini, usai penutupan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN ke-II yang berlangsung di Kota Mataram, 25–28 Oktober 2013. ‘’Pandangan ini adalah hasil pemikiran dan pengamatan para Raja, Sultan, dan Pemangku Adat seluruh Nusantara (Indonesia), setelah kami menggelar pertemuan dan rapat kerja, yang kemudian dituangkan dalam sikap bersama ‘Deklarasi Mataram’,’’ kata Tjokorda, Minggu (27/10) kepada sejumlah wartawan di Mataram.

Dalam ‘Deklarasi Mataram’ itu dinyatakan, sistem demokrasi telah membuat bangsa dan Negara semakin rusak, retak dan berantakan. Selain itu juga tidak membawa kebaikan bagi Indonesia, dan justeru membawa keburukan, serta kemunduran.

Demokrasi juga melahirkan masyarakat yang egois, terkotak-kotak, masyarakat kepartaian, dan golongan yang sangat membahayakan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buktinya, sekarang korupsi merajalela disemua lembaga, baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Dan yang terlibat masih bisa tersenyum, tidak merasa bersalah, atau malu terhadap apa yang telah diperbuat. Sejumlah 309 pejabat pemimpin daerah pilihan partai terlibat korupsi, dan politik dinasti berkembang biak di semua wilayah. Pejabat Bupati berani menentang gubernur, dan pejabat gubernur tidak patuh kepada Presiden. Benar-benar bangsa dan Negara di ambang kehancuran.

Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, SH
Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, SH

‘’Sebenarnya bangsa Indonesia ini sudah memiliki demokrasi sendiri, yaitu Pancasila. Semua telah sepakat, bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, adalah azas, sifat, dan jati diri bangsa Indonesia, dengan UUD 1945 sebagai koridor penyelenggaraan Negara,’’ ujar Tjokorda.

Karena itu lanjutnya, kami para Raja, Sultan, dan Pemangku Adat seluruh Nusantara melalui ‘Deklarasi Mataram’ telah memutuskan tujuh (7) poin yang harus segera ditindaklanjuti pihak pemerintah. ‘’Pertama, Pancasila dengan sistem musyawarah sebagai azas, sifat, dan jati diri bangsa harus tegak dan berdaulat di Indonesia,’’ ucap Tjokorda.

Berikutnya (kedua), kembali ke UUD 1945 dengan memasukkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia harus bertanggung jawab menegakkan kembali Pancasila, mengawal dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, Kami, Raja/Sultan dari seluruh kerajaan dan kesultanan di Nusantara bersama rakyat di wilayah masing-masing, setuju dan sepakat hanya sistem Pancasila yang diterapkan dalam penyelenggaraan berbangsa dan Negara, dan menolak tegas sistem demokrasi.

Kelima, Kami, para Raja/Sultan beserta rakyat menuntut segera dibubarkannya MPR/DPR yang bukan wakil rakyat. Keenam, mengajak seluruh rakyat di wilayah kerajaan, kesultanan, dan lembaga adat untuk tidak mengikuti proses Pemilihan, Pemilukada.

‘’Terakhir, dan ketujuh, bila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami para Raja/Sultan se-Nusantara sepakat akan mengambil sikap tegas, untuk segera melakukan referendum menentukan nasib sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat,’’ pungkas Tjokorda.(GT)

Responses (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *