Pembubaran Sarasehan Nasional KLS

MENYIKAPI perkembangan pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS), memang sudah selayaknya Pemkab Lotim segera mengambil kebijakan untuk menyikapi beberapa polemik yang akhir-akhir ini berkembang, utamanya aspirasi masyarakat di 3 (tiga) kecamatan (Sikur, Montong Gading dan Terara) yang sebagian besar menolak masuk wilayah KLS.

Sebagai Tim Inisiator Peninjauan Kembali KLS, kami akan terus mengawal dan menyampaikan aspirasi rakyat, khususnya yang berkaitan terhadap penentuan batas wilayah KLS. Masuknya 3 (tiga) kecamatan di Lombok Timur bagian Utara, tentunya harus dikaji lagi, karena sangatlah tidak relevan wilayah-wilayah yang notebenenya di bawah kaki Gunung Rinjani ini masuk pada rencana wilayah yang akan dimekarkan.

Selain itu, Pemkab kami harap mengkaji kembali kebijakan pemekaran KLS yang menurut kami terlalu kental muatan politiknya dari pada untuk kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, kami menudukung pemekaran KLS, namun apalah arti pemekaran kalau ternyata pemekaran ini akan menyulitkan rakyat jika tidak dikaji secara komprehensif. Kami berharap Pemkab Lotim di bawah kepemimpinan pasangan yang memiliki jargon 100 persen pro rakyat, segera mengambil langkah progresif.

Karena kalau tidak, polemik yang ada makin lama akan menjadi bola panas di masyarakat. Hasil kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta juga harus dijadikan referensi dasar kelayakan KLS. Yang kami lihat, bahwa yang dijadikan refensi saat ini adalah hasil kajian kelayakan yang dikeluarkan Universitas Brawijaya Malang saja dan seakan-akan hasil kajiannya merupakan kajian tandingan dari hasil kajian sebelumnya yang dikeluarkan UGM.

Perjuangan pemekaran KLS ini masih jauh, seperti dikatakan Farouk Muhammad berapa waktu lalu, masih pada tahap pra proses. Artinya masih ada kesempatan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif bagi kelahiran KLS. Jangan sampai KLS menjadi bayi prematuer yang belum siap lahir, tetapi karena kepentingan orang-orang tertentu kelahirannya dipaksakan.

Kejadian pembubaran acara di Sikur beberapa waktu lalu, haruslah menjadi sebuah warning bagi Pemkab Lotim. Isu ini begitu sensitif, bagi masyarakat-masyarakat di tiga kecamatan. Apalagi acara yang diadakan beberapa waktu lalu saya dengar tanpa adanya koordinasi yang baik dengan warga masyarakat di Kecamatan Sikur. Seharusnya panitia memilih tempat yang lebih netral, kalau seperti itu tentunya ini akan memantik konflik di tengah derasnya penolakan di 3 (tiga) kecamatan.

Selain itu, saya sarankan kepada Pemkab Lotim segera meminta komite membuat laporan kinerjanya selama ini yang dirasakan tidak transparan, khususnya dalam penggunaan Anggaran. Jika kita berkaca pada Kasus Komite Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa saat ini, ditemukan berbagai penyimpangan penggunaan anggaran hibah oleh komite pemekaran, apalagi kasusnya sudah masuk di Reskrimsus Polda NTB. Kita berharap agar kejadian ini tidak menimpa Komite Pemekeran KLS. Untuk itu, Komite Pemekaran KLS harus mampu segera mengumumkan transparansi penggunaan anggaran. Sehingga, uang rakyat yang selama ini digunakan tidak sia-sia.(Arif Rahman Maladi, F.S., S.H., LL.M/Tim Inisiator Peninjuan Kembali KLS)

Kirim Komentar

Leave a Reply