Daratan Mataram Terancam Bakal Lebih Rendah dari Pantai

2 minutes reading
Saturday, 16 Nov 2013 15:44 0 589 Editor

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya yang masih rendah, tingginya laju pembangunan gedung-gedung, dan minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), serta meluasnya alih fungsi sempadan sungai menjadi pemukiman di Kota Mataram, telah mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan hidup.

Akibatnya, beban yang ditanggung daratan Kota Mataram menjadi berat. Apalagi geografi Kota Mataram relatif dekat dengan pantai, ditambah pergerakan lempeng bumi yang terus terjadi dibawahnya secara alamiah.

“Kami khawatir, sepuluh tahun mendatang daratan Kota Mataram ini akan lebih rendah dari garis pantai (permukaan air laut),” kata H Rachmat Hidayat, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi pertambangan energi dan lingkungan hidup, Sabtu (16/11), di sela sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, di Hotel Lombok Garden Mataram.

Menurutnya, fenomena kerusakan alam yang terjadi di daerah pemilihannya, NTB, khususnya di pulau Lombok, sudah mencapai tahap yang cukup mengkhawatirkan.

“Karena itu, kami menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup RI, melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup di Mataram, dengan harapan dapat memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat, agar segera sadar lingkungan, dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan,” ujar Rachmat.

Kalau sampai ada yang melanggar, yaitu dengan sengaja mencemarkan lingkungan hidup, maka dalam UU 32 secara jelas telah mengatur, bahwa masyarakat, siapapun orang dan latar belakangnya, berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan.

“Dari bangunan-bangunan megah itu (hotel, restauran, mall, supermarket, pertokoan, dan lainnya), berapa sampah yang dihasilkan setiap hari? Demikian juga produksi sampah rumah tangga, berapa banyak yang harus dibuang setiap hari?” papar Rachmat setengah bertanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut semakin parah, menurut Rachmat, ada beberapa hal yang harus segara dilakukan. Pertama, kesadaran masyarakat untuk sadar lingkungan harus dibangun, dan kedua Pemerintah Kota Mataram harus memiliki perencanaan dan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi permasalahan sampah ini, agar tidak dibuang sembarangan.

“Kalau lingkungan terganggu, yang berakibat bencana banjir misalnya, toh masyarakat sendiri yang akan menjadi korbannya,” ucap Rachmat.

Terpenting, Pemerintah Kota Mataram harus melakukan pengawasan yang tegas, dan menerapkan kebijakan pembangunan melalui program-program yang pro lingkungan.

“Selama ini alasan yang dipakai pemerintah untuk menjalankan program lingkungan, adalah soal anggaran yang kecil. Karena itu, kalau dalam APBD 2014 Kota Mataram nanti tidak berpihak pada lingkungan, dengan anggaran yang masih kecil juga, maka saya akan perintahkan kepada Fraksi PDIP DPRD Mataram agar tidak menyetujui pemberlakuan APBD tersebut,” tegas Rachmat Hidayat, yang juga Ketua DPD PDI-P Provinsi NTB ini. GT

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA