Buktikan Peningkatan IPM, Pemprov NTB bisa Menggagas Survay

2 minutes reading
Monday, 18 Nov 2013 20:08 0 609 Editor

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Pemerintah Provinsi NTB bisa menggagas sebuah survay terukur bersama Pemda Kabupaten dan Kota di NTB, atau bisa juga atau meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survay forecast  untuk memastikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi ini.

Pasalnya, hasil survay ekonomi nasional (Susenas) BPS tahun 2010 yang menempatkan NTB sebagai Provinsi dengan IPM terendah kedua setelah Papua, bisa jadi sudah tidak relevan dengan kondisi kemajuan pembangunan di NTB. Terutama yang berkaitan dengan indikator penentu IPM, antara lain di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian.

“Bisa jadi IPM Provinsi NTB sudah meningkat, bila kita lihat fakta-fakta pembangunan hingga tahun 2012. Namun karena Susenas itu dilakukan tiap 10 tahun sekali, maka dari Susenas terakhir tahun 2010, peningkatan IPM baru bisa diketahui 2020 pada Susenas selanjutnya. Tapi bisa saja Pemda NTB melakukan survay terukur yang melibatkan Kabupaten dan Kota, atau meminta BPS melakukan survay forecast untuk mengetahui peningkatan IPM di daerah ini,” kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dr Hanibal hamidi MKes, Senin (18/11) di Mataram.

Menurutnya, secara kasatmata sudah bisa dilihat peningkatan pembangunan cukup signifikan di NTB di berbagai sektor. Program unggulan Pemprov NTB juga dinilai selaras dengan program percepatan upaya meningkatkan IPM secara nasional. Misalnya program AKINO (angka kematian ibu menuju nol), di NTB itu dinilai cukup bagus berjalan, selain program lain Absano (angka buta aksara menuju nol) dan ADONO (angka dropout menuju nol), di bidang pendidikan.

Di bidang kesehatan, papar Hanibal, Pemprov NTB dinilai sudah membuat kebijakan yang pro kesehatan dan melakukan program-program yang bagus secara maksimal. Hal ini juga yang membuat Gubernur NTB, TGH M ZAinul Majdi layak mendapat penghargaan dari Kementerian PDT terkait pembangunan kesehatan berbasis masyarakat Desa.

“Ada tujuh Bupati dan dua Gubernur se-Indonesia yang akan mendapat penghargaan dalam Jambore Perdesaan Sehat yang diselenggarakan di Lombok ini. Mereka dinilai sudah membuat kebijakan-kebijakan daerah yang pro kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah Gubernur NTB,” kata Hanibal. GRA

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA