Tim Setjen DPR Serap Data untuk RUU Tanggung Jawab Sosial

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Tim Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI menemui Forum CSR Kesos NTB dalam agenda pengumpulan data dalam rangka penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha  (TJSDU) di Ruang Rapat Bank NTB, Selasa(18/11).

Tim Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI, saat bertemu dengan Forum CSR Kesos NTB.(Lomboktoday.co.id/ist)

Tim Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI, saat bertemu dengan Forum CSR Kesos NTB.(Lomboktoday.co.id/ist)

Dalam pertemuan itu, Ketua Forum CSR Kesos NTB, Zainul Aidi memaparkan tentang keberadaan Forum CSR Kesos NTB dan landasan Hukum pembentukan Forum CSR Kesos NTB.

Ia menjelaskan Forum CSR merupakan suatu lembaga  atau wahana yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial, dengan melibatkan beberapa pilar Forum CSR antara lain dunia usaha, akademisi, birokrat, masyarakat, dan pers (media).

Sementara itu, Dirut PT Bank NTB, Komari Subakir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan beberapa hal terkait tanggung jawab dunia usaha Perbankan.

Dijelaskan, Bank NTB menyalurkan CSR sesuai dengan peraturan UU yaitu 5%. Bentuk penyaluran CSR-nya antara lain untuk bantuan bencana alam.

“Pada akhir tahun 2009 ada gempa bumi di Bima, dan gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2013. Bantuan disalurkan dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab daerah setempat,” katanya.

CSR Bank NTB, paparnya juga disalurkan untuk bidang pendidikan yang dititikberatkan pada pengembangan IT dalam dunia pendidikan dengan memberikan barang berupa Laptop dan LCD projector.

Sementara dalam bidang Olahraga, program CSR disalurkan dengan memberikan pembinaan olahraga dan berkoordinasi dengan KONI, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam bentuk bantuan pembangunan rumah ibadah.

“Harapan kedepan tentunya perlu juga pembinaan dan memberikan perhatian kepada anak terlantar, dan pengembangan dunia usaha masyarakat,” katanya.

Dalam pidatonya, Kepala Biro Perencanaan Perundang-undangan Setjen DPR RI, Ignatius Rudianto memaparkan, dalam rangka memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi, Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI telah membentuk tim kerja penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (TJSDU).

“Untuk itu kami datang ke NTB ini untuk mengumpulkan data dan hal terkait dengan RUU TJSDU,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut pengurus Forum CSR kesos NTB disuguhkan beberapa pertanyaan dari peneliti draft rancangan akademik RUU TJSDU DPR RI, terkait tentang pertanyaan umum dan khusus terhadap konsep sistematika Rancangan UU tentang TJSDU.

Diantara beberapa pertanyaan yang dilontarkan, salah satu pertanyaan yang paling mendasar tentang peran pemerintah daerah NTB yang mengatur regulasi pembentukan Forum CSR kesos NTB dan tentang peraturan Daerah yang mengatur regulasi Tanggung Jawab Dunia Usaha.

“Pemda NTB sudah mengeluarkan perda makanya forum CSR Kesos NTB ini dibentuk yaitu Peraturan  Daerah  Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan di NTB,” kata Ketua Forum CSR Kesos NTB, Zainul Aidi. LTD

Kirim Komentar

Leave a Reply