Disinyalir Ada Belasan Lokasi Wisata Seks di Lombok

ilustrasi/lomboktoday.co.id

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Sebanyak 13 lokasi wisata yang ada di pulau Lombok disinyalir berpotensi dijadikan sebagai tempat wisata seks. Hal itu terungkap dalam sosialisasi Petugas Pencegahan Human Trafficking dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA), yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

“Menurut hasil survey Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB tahun 2013, terdapat 13 titik di pulau Lombok yang berpotensi dijadikan sebagai daerah pariwisata seks,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Dr. Imam Purwadi, SH, MH, Kamis (21/11).

ilustrasi/lomboktoday.co.id
ilustrasi/lomboktoday.co.id

Meski tidak disebutkan secara detil lokasi-lokasi itu, namun kawasan Senggigi dan Gili Trawangan menjadi sorotan salah satu lokasi pariwisata tersebut, selain Kuta dan Sekotong.

Menurutnya, lokasi-lokasi pariwisata di Lombok ini berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi pariwisata seks yang bukan hanya melibatkan PSK tetapi juga eksploitasi anak-anak di bawah umur.

“Anak-anak yang menjadi korban ini tidak hanya perempuan namun juga laki-laki,” katanya.

Imam Purwadi mengatakan, selama ini anak-anak yang menjadi korban kebanyakan anak-anak yang masuk kategori miskin dari segi ekonomi. Mereka menjadi korban para wisatawan asing yang datang berlibur ke Lombok. Biasanya mereka mencari anak-anak untuk dipelihara dan dijadikan sebagai korban pelampiasan nafsu mereka.

“Ini yang ada di Lombok, belum lagi yang di Sumbawa dan Bima pasti juga ada. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kami, walaupun ada undang-undang perlindungan anak sebagai landasan terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi hak-hak anak namun implementasinya masih lemah,”tegasnya.

Dijelaskan, NTB sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2003 tentang perlindungan tenaga kerja, Perda nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Perda nomor 11 tahun 2009 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tiga perda itu seharusnya bisa memproteksi perempuan dan anak-anak di bawah umur dari berbagai tindakan eksploitasi  pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Tapi selama ini, penerapannya masih belum maksimal. Malah ironisnya dalam hal penegakan hukum bagi warga asing yang melakukan tindakan asusila di Negara kita hukumannya sangat ringan,”katanya.

Ia mencontohkan, beberapa kasus asusila yang dilakukan oleh warga asing selama ini. Berbeda dengan WNI yang melakukan tindakan yang sama di negara mereka hukumannya justru sangat berat.

Menelisik praktik esek-esek di lokasi pariwisata tersebut, Imam mengatakan, bahwa fenomenanya ibarat gunung es, dimana yang terlihat hanyalah ujungnya saja, namun pada bagian yang lainnya masih banyak yang belum terdeteksi. CSO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here