Capaian SKP Kurang 25%, PNS Disanksi Disiplin Berat

Bupati Lombok Timur diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Lotim, Lalu Suandi, menyaksikan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs Made Ardita, M.Si., menyerahkan SK Pensiun dan nota persetujuan kenaikan pangkat PNS yang baru ditandatanganinya di Rupatama I Kantor Bupati Lotim kepada Kepala BKD Lombok Timur, Drs H Najamuddin. (Foto: Humas Setdakab Lotim)

Bupati Lombok Timur diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Lotim, Lalu Suandi, menyaksikan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs Made Ardita, M.Si., menyerahkan SK Pensiun dan nota persetujuan kenaikan pangkat PNS yang baru ditandatanganinya di Rupatama I Kantor Bupati Lotim kepada Kepala BKD Lombok Timur, Drs H Najamuddin. (Foto: Humas Setdakab Lotim)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur dengan narasumber dari Kantor Regional (BKN Kanreg) X BKN Denpasar, Senin (12/5), memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada sekitar 70 orang, terdiri dari kepala Puskesmas, kepala UPTB BKKBN dan UPTD Dinas Pertanian se-Kabupaten Lombok Timur, mengenai implementasi Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2011, tentang Penilaian Pestasi Kerja PNS, di Rupatama I Kantor Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Timur diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Lotim, Lalu Suandi, S.Sos., sementara dari BKN Kanreg X Denpasar hadir Kepala Kantornya, Drs Made Ardita, M.Si., bersama beberapa stafnya sebagai narasumber. Dalam acara yang dirangkaikan dengan launching SAPK on-line itu, Made Ardita menandatangani SK Pensiun dan nota persetujuan kenaikan PNS Lotim.

Made Ardita, antara lain memaparkan, sistim penilaian yang baru diberlkukan guna menjamin obyektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja dilakuan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan yang terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja pegawai, bobot nilai 60% SKP dan perilaku kerja 40%.

Setiap PNS, tandas Ardika, wajib menyusun SKP yang memuat kegiatab tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian bersifat nyata dan terukur. Dalam PP 53 Tahun 2010, dinyatakan, apabila capaian SKP kurang dari 50% PNS dijatuhi hukuman sedang, sedang bagi yang kurang dari 25% dikenakan sanksi berat, paparnya.

Ia berharap agar PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 sudah tersosialisasi, sementara BKD dan para Kepala SKPD memantau pelaksanaannya sehingga seluruh PNS di lingkungan kerjanya sudah membuat SKP. Itu ditegaskannya, mengingat pada priode kenaikan pangkat 1 April 2015, digunakan sistem penilaian itu. pihakBKN pun siap memberikan konsultasi apabila ada kesulitan dalam membuat SKP, tambahnya.

Menyampaikan sambutan tertulis Bupati, Asisten mengatakan, penilaian Prestasi Kerja PNS melalui ketentuan baru itu, menepis anggapan selama ini bahwa penilaian prestasi kerja PNS melalui format DP-3 yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979 tidak obyektif dan bersifat formalitas semata.

Di dalam format penilaian itu, tertera SKP sekaligus Perilaku Kerja Pegawai. SKP yang disusun oleh setiap PNS merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas, dan menjadi bahan penilaian pajabat penilai. Sementara itu, penilaian terhadap Perilaku Kerja Pegawai akan mendorong setiap PNS bertindak sesuai etika, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, tidak ada lagi PNS yang menganggur karena tidak memiliki tugas pokok dan target kerja PNS juga akan sangat jelas. Begitu pula,  penyimpangan dalam pelaksanaan tugas akan semakin berkurang. Ia berharap agar Bintek itu menjadikan kinerja PNS Lombok Timur menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Para pembimbing, diharapkannya menularkan dengan baik kemampuan dan pengalaman yang yang dimiliki melalui Bimtek itu, sehingga peserta memiliki pemahaman yang mendalam tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Seiring dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berubah, maka PNS sebagai abdi masyarakat dan abdi negara semakin dituntut kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi untuk mendorong peningkatan kinerja PNS, salah satunya menyangkut aspek penilaian kinerja PNS.

Guna memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pemerintah telah  menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pada prinsipnya, Penilaian Prestasi Kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian Prestasi Kerja juga merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi. (Zar-Humas)

Kirim Komentar

Leave a Reply