Kades Korleko Didesak Mundur

DEMO: Massa aksi yang menolak Kades Korleko, Wildan mundur dari jabatannya, bersitegang dengan aparat kepolisian. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
DEMO: Massa aksi yang menolak Kades Korleko, Wildan mundur dari jabatannya, bersitegang dengan aparat kepolisian. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
DEMO: Massa aksi yang menolak Kades Korleko, Wildan mundur dari jabatannya, bersitegang dengan aparat kepolisian. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

‘’Polisi Vs Warga Sempat Bersitegang’’

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ratusan warga Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, melakukan aksi demonstrasi ke kantor Desa Korleko, Rabu (14/5).

Aksi demo itu digelar tak lain untuk menuntut agar kepala desa (Kades) Korleko, Wildan, mundur dari jabatannya.

Karena warga tidak puas dengan kepemimpinannya selama ini yang dinilai tidak membawa kemajuan bagi masyarakatnya.

Dalam aksi itu, massa dengan aparat sempat bersitegang dan nyaris terlibat bentrok fisik pada saat massa ingin menyegel kantor Desa Korleko, bila kadesnya tidak segera mundur dari jabatannya.

Kasat Sabhara Polres Lombok Timur, AKP Gde A sempat terjatuh pada saat massa aksi menerobos masuk ke halaman kantor Desa Korleko. Mengingat jumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga tidak sebanding dengan jumlah massa. Sehingga blokade pagar betis berhasil dijebol massa, dan dengan leluasa masuk ke halaman kantor desa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

‘’Kami minta kepada pak kades untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Karena kami nilai tidak berhasil dalam memimpin Desa Karleko selama dua tahun terakhir ini,’’ teriak Kadus Gubuk Pandai, M Nasir dalam orasinya.

Selain itu, massa juga meminta kepada kades untuk mempertanggungjawabkan atas berbagai dana yang diterimanya. Seperti halnya mengenai masalah insentif perangkat desa yang berada di bawah.

Dalam kesempatan itu, massa juga sempat berdialog dengan pihak kades Korleko, Wildan, Ketua BPD Korleko, HL Kurniawan, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, Amri di halaman kantor Desa Korleko.

Namun dari penjelasan kades dan BPD Korleko, tidak memuaskan massa aksi. Dan massa tetap meminta kadesnya untuk mundur dari jabatannya. Jika tidak, maka massa akan menyegel kantor Desa Korleko.

‘’Tidak memuaskan dalam pelayanan seperti apa yang dikatakan masyarakat kepada saya, tentunya harus jelas,’’ kata Wildan seraya mengatakan, kalau masalah honor RT, masih tetap ada dan masih ada di rekening, tapi ada yang diambilkan oleh kadusnya dan bias dibuktikan.

Hal yang sama dikatakan Ketua BPD Korleko, HL Kurniawan. Ia mengatakan kalau  BPD mitra kades, sehingga aspirasi bisa disampaikan melalui BPD. Begitu juga kalau ada masalah, tentunya harus diselesaikan secara musyawarah. Mengenai tuntutan warga untuk menonaktifkan atau memberhentikan kades, tentunya BPD tidak bias melakukannya, karena ada mekanisme yang harus ditempuh.

‘’Untuk menonaktifkan atau memberhentikan kades, tentunya tidak semudah itu. Tapi ada aturan yang jelas,’’ kata Kurniawan.

Begitu halnya Kabid Pemdes BPMPD Lotim, Amri. Ia menjelaskan, proses pemberhentian kades itu ada aturannya. Yakni, apabila meninggal, berhenti sendiri, berakhir masa jabatannya.

‘’Kami minta kepada masyarakat untuk arif dalam menyikapi masalah ini dan tidak menggunakan emosi,’’ ujar Amri.

Sementara itu, semua penjelasan yang diberikan kades, BPD dan pihak BPMPD Lotim, tidak ada yang diterima. Dan massa tetap pada tujuan utama untuk menuntut mundur dan menyegel kantor Desa Korleko.

Bahkan, sempat terjadi pelemparan yang dilakukan oleh warga ke aparat, sehingga membuat suasana menjadi kembali panas. Termasuk berusaha merangsak masuk ke dalam kantor desa untuk melakukan penyegelan kantor tersebut. Tapi, berhasil ditahan oleh masing-masing kadus (kepala dusun).

Begitu juga sepeda motor kades Korleko, tidak luput dari sasaran kemarahan warga. Dimana, warga menggembok sepeda motor tersebut, meski telah ditaruh di belakang kantor desa.

Tidak lama kemudian, Kepala BPMPD Lotim, H Syamsuddin datang ke kantor Desa Korleko untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengadakan pertemuan bersama kades, BPD dan kadus-kadus di wilayah Korleko. Namun, dari hasil pertemuan itu, kepala BPMPD Lotim tidak berani mengambil keputusan mengenai apa yang menjadi tuntutan warga.

Usai pertemuan, Kades Korleko, Wildan mengatakan bila dirinya bersedia tidak masuk kantor, asalkan warga tidak mengusiknya, sambil menunggu proses. Karena, kalau Pemda mengeluarkan SK pemberhentian terhadap dirinya, tentu ia siap untuk berhenti.

‘’Saya baru bisa menjadi kades kalau ada SK pemberhentian dari pak bupati,’’ kata Wildan.

Di tempat terpisah, Kepala BPMPD Lotim, H Syamsuddin mengatakan, untuk memberhentikan seorang kades, tentu ada mekanismenya. Perlu pembuktian terhadap dugaan warga, terutama mengenai masalah insentif.

Begitu juga mengenai kades Korleko yang tidak masuk kantor, bukan berarti tidak menjalankan tugas, melaainkan harus tetap menjalankan tugasnya. Tapi, oleh masyarakat tidak diijinkan untuk masuk kantor.

‘’Pokoknya mengenai tuntutan mundur kades ini, ada mekanisme dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,’’ ungkap Syamsudin.(SR)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *