MUTIARA LOMBOK: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat wawancara dengan tim Redaksi Sore Trans 7 terkait mutiara dan terumbu karang Lombok di Ruang Tunggu Gubernur, Rabu (21/5). (Ist/Lomboktoday.co.id)
MATARAM, Lomboktoday.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr TGH M Zainul Majdi mengatakan, pasar mutiara di Lombok, sangat identik dengan perkembangan kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB. Artinya, semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung, maka akan semakin meningkat pula permintaan terhadap komoditas mutiara tersebut.
Hal ini dikarenakan, selain tujuan wisatawan untuk menikmati keindahan alam Provinsi NTB, juga menginginkan untuk membeli mutiara yang berkualitas dan berasal dari perairan NTB, terutama jenis South Sea Pearl (Pinctada Maxima), sebagaimana telah dikenal di mancanegara.
‘’Volume ekspor mutiara dari Provinsi NTB ke mancanegara sesuai data ekspor dari Disperindag Provinsi NTB, setiap tahunnya berkisar antara 0,4-0,58 ton, mengikuti masa produksi perusahaan mutiara yang ada, serta permintaan mitra ekspor dari beberapa Negara, seperti; Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa,’’ kata Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat menerima tim Redaksi Sore Trans 7 pada agenda wawancara tentang mutiara dan terumbu karang Lombok di Ruang Tunggu Gubernur, Rabu (21/5).
Tuan Guru Bajang (TGB), begitu Gubernur TGH M Zainul Majdi ini biasa disapa menjelaskan, agar mutiara yang berasal dari NTB tetap diminati oleh para wisatawan dan pembeli dari mancanegara, maka pemerintah melakukan pembinaan dan pengendalian mutu mutiara. Hal ini sesuai dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No.8/PERMEN/2013 tentang penerapan Sertifikat Mutu untuk produk perikanan.
Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan inovasi desain kerajinan mutiara bagi UMKM yang memproduksi kerajinan dan asesoris mutiara setiap tahun melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah memperkuat peran Rumah Mutiara Indonesia (RMI) sebagai pusat pemasaran, edukasi dan informasi tentang keunggulan mutiara NTB.
Adapun terkait terumbu karang, lanjut TGB, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan mengawasi kelestarian terumbu karang NTB tersebut. Yakni; melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang dengan berkoordinasi dengan pihak Angkatan Laut maupun Polair. Kedua, melaksankan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melibatkan masyarakat. Diantaranya dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di 10 kabupaten/kota se-NTB. Sejak 1998 lalu hingga 2013, di NTB telah terbentuk sebanyak 125 kelompok. Menetapkan kawasan konservasi perairan di masing-masing kabupaten/kota se-NTB untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Melakukan rehabilitasi terumbu karang yang rusak, seperti; transplantasi karang di beberapa perairan, yakni di Gili Meno, Air dan Trawangan di Lombok Utara, Gili Nanggu dan Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat, dan di Teluk Saleh. Disamping itu, melakukan kampanye dan edukasi pelestarian terumbu karang di sekolah-sekolah tingkat SD, penyebaran leaflet, pemutaran film, maupun media wayang kulit pada setiap tahunnya.
‘’Terkait banyak beredarnya mutiara paslu, kami dari Pemprov NTB akan memberantas itu dengan cara bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi UMKM dan Dislutkan untuk terus memberikan sosilisasi perbedaan mutiara asli dan palsu. Karena, sesuai namanya ‘palsu’, itu tentunya sangat merugikan sekali,’’ ungkapnya.(AR/DRA)
No Comments