KIP NTB Gelar Sosialisasi Pelayan Publik

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Komisi Infomasi Publik (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik kepada kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta insan pers di Ruang Rapat Utama, kantor bupati Loteng, Rabu (04/6).

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian KIP guna meningkatakan pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Acara sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Asisten I Setdakab Loteng, HM Amin.

Asisten I Setdakab Loteng, HM Amin mengatakan, Undang-Undang No.14/2008 tentang KIP, menandai babak baru keterbukaan informasi publik sebagai instrument utama untuk mendorong terbangunnya transparansi dan akuntabilitas institusi publik.

‘’Kehadiran UU ini memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mewujudkan demokrasi, partisipasi dan tata pemerintahan yang baik. Sebab, UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik NTB,  Andayani menjelaskan, keberadaan KIP sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang sudah dinyatakan berlaku secara nasional. Dimana, salah satu ketentuan pemberlakukan UU KIP yakni keberadaan komisi informasi di daerah selaku lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

‘’Memang selama 6 tahun kami menunggu regulasinya. Tapi saat ini regulasinya sudah selesai,’’ katanya.

Sedangkan dengan keberadaan Loteng yang sudah dua kali mendapatkan opini WTP dengan pengelolaan keuangan yang baik, keterbukaan informasi juga perlu diperhatikan. Karena, dengan keterbukaan informasi yang dilakukan bisa mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

‘’Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, perlu keterbukaan informasi publik. Sehingga masyarakat mengetahui sejauhmana tata kelolaan pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemda Loteng,’’ ungkapnya.

Selain itu, tujuan dari UU KIP tercantum dalam Pasal 3 yakni menjamin warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan begitu, Pemda harus bisa memberikan keterbukaan infarmasi kepada masyarakat.

‘’Keterbukaan informasi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan baik bersumber dari APBN, maupun APBD. Disamping itu juga terakit dengan pelayanan masyarakat,’’ ujarnya.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply